Namun demikian, Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengusahakan agar program pensiun dini PLTU berkapasitas 660 Mega Watt (MW) itu bisa terealisasi sebelum pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kita usahakan terus ya, kita usahakan terus," ucapnya.
Dia juga tetap memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta tidak merugikan negara.
"Bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," terang Menkeu.
Adapun Sri Mulyani mengatakan untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1 dibutuhkan biaya sekitar 1,3 miliar dolar AS.
Program itu dijalankan melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.
(Taufik Fajar)