5 Fakta Prabowo Bakal Bentuk Kementerian Perumahan

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan kembali Kementerian Perumahan. Sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan pendirian Kementerian Perumahan ini akan memisahkannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Langkah pemisahan ini, merupakan bentuk komitmen Prabowo dan Gibran untuk mengembangkan sektor perumahan.

Berikut fakta mengenai pembentukan Kementerian Perumahan yang dirangkum Okezone, Senin (16/9/2024).

1. Kementerian PU Fokus ke Infrastruktur

Hashim menjelaskan, Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal Infrastruktur PU, Perumahan Khusus untuk Perumahan.

"Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," kata Hashim.

2. Kejar backlog

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan rencana pembentukan Kementerian Perumahan oleh pemerintahan mendatang dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

"Karena backlog-nya masih banyak, masih sekitar sembilan juta unit rumah, dengan kementerian perumahan menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus," ujar Basuki.

2. Program 3 Juta Rumah

Menurut Basuki, rencana kementerian perumahan dalam pemerintahan mendatang juga dapat membantu program tiga juta rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Itu bagus menurut saya, dengan adanya rencana, karena presiden terpilih punya program tiga juta rumah per tahun untuk perkotaan, untuk pedesaan. Jadi dengan adanya kementerian perumahan bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan lebih fokus lagi," katanya.

3. Fokus Perumahan

Basuki Hadimuljono menyebut pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan akan mengembalikan fokus pekerjaan masing-masing instansi.

"Kalau saya bilang organisasi hanya vehicle untik mencapai 1 tujuan, dulu PU ya PU saja, kemudian menjadi PU dan tenaga listrik, kemudian jadi PUPR, kalau mau dipisahkan lagi, Kementerian Perumahan, tidak masalah," kata Basuki.

4. Berbagi Tugas

Basuki mengatakan nantinya setelah Kementerian tersebut dipisah Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus untuk menjadi pembina industri jasa konstruksi di Tanah Air.

"Kalau yang saya perhatikan dari pak Hasyim (satgas perumahan Prabowo), ini mengembalikan Kementerian PU (Pekerjaan Umum) kepada kiprahnya sebagai core bisnis PU, jadi hanya bina marga, cipta karya, dan SDA, tidak apa-apa," kata Basuki.

5. Tak Ada Masalah

Menurut Basuki, Kementerian Pekerjaan Umum akan bisa lebih fokus terhadap kualitas jasa konstruksi, baik di sektor jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman dan wilayah, infrastruktur sumber daya air, hingga infrastruktur perumahan.

"Karena memang PU jadi pembinaa jasa konstruksi, jadi aturan bina konstruksi ada di Kementerian PUPR, yang lain akan mengikuti, jadi tidak ada masalah," pungkasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)