Begini Pengelolaan BUMN di Malaysia, China hingga Singapura

JAKARTA - Kinerja BUMN di era pemerintah selanjutnya Prabowo-Gibran menjadi sorotan. Pasalnya, ada isu bahwa Kementerian BUMN akan dibubarkan dan dibentuk Superholding untuk mengelola perusahaan negara.

Menurut Pengamat BUMN Toto Pranoto, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di beberapa negara tentu memiliki karakteristik berbeda. Pada beberapa negara maju, kontribusi BUMN relatif sudah minimal dibandingkan sektor swasta maka pengelolaan perusahaan negara tersebut relatif secara birokrasi cukup sederhana.

Sementara di beberapa negara berkembang dan sedang bertumbuh (developing & emerging market) pengelolaan BUMN bervariasi. Terdapat model pengelolaan perusahaan negara berdasarkan birokrasi di mana BUMN bisa dibawah birokrasi Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan, seperti di Indonesia, Thailand atau Vietnam.

Ada juga opsi di mana pengelolaan BUMN di bawah kendali sepenuhnya korporasi yang dimiliki negara, misal SuperHolding Khazanah di Malaysia.

"Atau juga model seperti China di mana pengelolaan BUMN dibawah Badan yang disebut State Asset Supervision & Administration Commission (SASAC) yang mengkombinasikan pengelolaan aset negara oleh professional dan birokrasi PKC," ujarnya.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan kenapa bentuk kelembagaan pengelola BUMN bisa bervariasi. Bentuk kelembagaan di bawah birokrasi pemerintah biasanya dilandaskan pada realitas bahwa fungsi perusahaan negara bukan saja melakukan aktifitas komersial, namun juga melaksanakan kegaiatan yang bersifat public service obligation (PSO), sehingga koordinasi di bawah Kementerian dianggap akan lebih mudah dikoordinasikan.

Sementara model pengelolaan BUMN secara korporasi dengan dioperasikannya Holding Company seperti di Khzanah Malaysia atau Temasek di Singapura biasanya dilandasi filosofi bahwa bentuk kelembagaan korporasi akan lebih punya agility dan kecepatan pengambilan keputusan yang lebih baik.

"Hal ini diharapkan punya dampak pada kinerja perusahaan negara yang lebih baik," ujarnya.

Kemudian model pengelolaan BUMN di China agak unik di mana SASAC sebagai pengelola perusahaan negara menetapkan policy yang mengkombinasikan pengelolaan BUMN secara professional dan pengawasan melekat yang dikerjakan oleh birokrasi PKC yang biasanya diposisikan sebagai dewan pengawas BUMN tersebut.

"Model ini dianggap cukup progresif karena kemudian banyak BUMN di China yang muncul sebagai korporasi global yang mendominasi Fortune 100, seperti ICBC, State Grid, Sinopec dan beberapa perusahaan lain," katanya.

Sementara itu, untuk Indonesia di era pemerintahan baru Presiden Prabowo tentu akan ada lagi ide-ide baru dan terobosan dalam pengelolaan BUMN Indonesia masa depan yang lebih berdaya saing.

Di mana saat ini, model kelembagaan holding company Indonesia yang telah terbentuknya lebih dari 10 holding company BUMN, ditambah dengan model pengoperasian Holding-SubHolding seperti di Pertamina dan PLN, maka pengelolaan BUMN di Indonesia ke depan secara kelembagaan mungkin saja bisa berubah.

Bentuk organisasi birokrasi seperti Kementrian BUMN saat ini mungkin akan dirasa kurang cocok dalam pengelolaan Holding company BUMN masa depan yang membutuhkan visi korporasi lebih kuat, pengambilan keputusan lebih cepat, serta fungsi sinergi yang harus dijalankan oleh superholding company sebagai aggregator.

Dalam masa transisi mungkin ide pembentukan Kementrian BUMN/Badan Pelaksana BUMN seperti nomenklatur pertama pembentukan kementrian ini bisa dihidupkan Kembali. Dalam janka pendek fungsi Kementrian BUMN adalah terbatas pada pembuatan policy making, sementara eksekusi kebijakan akan dijalankan oleh Badan Pelaksana BUMN.

"Dalam janka Panjang fungsi pembuatan kebijakan bisa dilebur ke dalam fungsi Badan Pengelola BUMN sehingga otoritas pengelola BUMN di Indonesia bisa sepenuhnya dikontrol oleh Lembaga ini. Itulah model yang kemudian sudah diimplementasikan oleh institusi seperti Khazanah di Malaysia," ujarnya.

(Feby Novalius)