MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sering bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Jokowi tidak mengetahui berapa kali keduanya bertemu. Namun pertemuan keduanya berlangsung hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap hari.
"Sebagai contoh untuk RAPBN 2025, saya tidak tau berapa kali pertemuan Prabowo dengan Menteri Keuangan, hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu," jelasnya dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Covention Center, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Tidak hanya Menkeu, para menteri lain di kabinet Indonesia maju juga sedang bekerja cepat untuk mempersiapkan program-program unggulan Prabowo. Hal ini dilakukan agar transisi pemerintahan berjalan dengan lancar dan mulus.
"Sehingga setelah dilantik Presiden dan seluruh kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada tanpa ada jeda," urainya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga menceritakan pengalamannya yang membutuhkan waktu satu hingga satu setengah tahun pada 2014 lalu untuk berkonsolidasi terkait transisi dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Itu waktu kita hilang, karena itu saya sangat senang sekali proses transisi pemerintah ini yang tinggal 12 hari berjalan baik dan berjalan dengan mulus," imbuhnya.
"Karena transisi pemerintahan yang berjalan dengan baik itu penting untuk menjaga optimisme kita semuanya. Untuk menjaga stabilitas baik politik maupun ekonomi," pungkas Jokowi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menkeu terus menegaskan bahwa APBN 2025 merupakan APBN transisi yang berperan sebagai baseline, memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk mewujudkan program kerjanya.
"Kami yang diminta harus menjaga transisi tadi disampaikan bapak Presiden Jokowi, berkomunikasi dengan Presiden Terpilih untuk bisa menyiapkan APBN 2025 sebagai tahun pertama dari presiden terpilih," ujar Sri Mulyani,
Hal ini kemudian menjadikan Kemenkeu terus melakukan komunikasi apa program-program dari Presiden-Wapres terpilih dalam bentuk yang bisa diwadahi oleh APBN sehingga transisi tidak perlu lama dan disruptif.
"Sehingga momentum itu terjaga, inilah tema yang terus kami siapkan saat susun APBN 2025, transisi efektif keberlanjutan dan penguatan akselerasi dan APBN tetap terjaga baik," kata Menkeu.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan mendatang akan membantu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Postur APBN 2025 mencakup target pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun, dan belanja negara Rp3.621,31 triliun. Defisit APBN 2025 diproyeksikan sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Untuk itu pembahasan di DPR sudah ada kesepakatan mengenai postur APBN kita dengan asumsi makro yang kadang-kadang 1 minggu sebulan sering berubah, tapi kita tidak bicara bulanan mingguan, tapi kita bicara medium term perkembangan ekonomi 5,2, inflasi di 2,5 persen, nilai tukar di 16 ribu, yield dari 10 tahun SBN kita 7 persen, harga minyak 82, lifting 605 dan lifting gas 1 juta 5 ribu barel," jelasnya.
Pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp121 triliun dalam APBN 2025 untuk melaksanakan program hasil terbaik cepat (PHTC) atau quick win.
"Kami terus berkoordinasi dengan tim transisi dan sinkronisasi presiden terpilih agar program-program quick win dari pemerintah baru 2025 dapat terakomodasi," ujar Sri Mulyani.
(Dani Jumadil Akhir)