Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto menjelaskan, program ini merupakan upaya pemerintah sebagai stimulus guna mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.
"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,” ujar Wayan dalam keterangannya.
Menurut catatan Kemenkominfo, penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 kabupaten, dan 8 provinsi yang terdiri atas 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.
Sebagai pendukung bantuan pemerintah akses internet fixed broadband, Direktorat Pengembangan Pitalebar DJPPI Kominfo juga memiliki sejumlah program seperti Pendampingan Kerjasama Bisnis (B2B) antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan para Penyelenggara Jasa Internet (ISP).
Lalu, Penyediaan Laboratorium dan Pelatihan Jaringan Fiber Optik kepada Guru dan Siswa SMK di wilayah penerima bantuan, serta pengembangan Aplikasi Learning Management System (LMS) dan Telko Hub, sebagai wadah pengembangan SDM bidang jaringan fiber optik di wilayah-wilayah penerima bantuan.
Sementara itu, sebuah survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo mengungkap bahwa di tahun 2024, sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung internet.
Pada survei berjudul Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal dan profil pasar layanan penyedia internet (ISP) di Indonesia yang dirilis di Jakarta, Selasa, tersebut, artinya sebanyak 8,1 juta pengguna dari total sekitar 9,8 juta penduduk daerah tertinggal telah memiliki akses internet.
“Namun demikian, berdasarkan hasil survei yang kami lakukan masih ada 17,4 persen masyarakat yang belum memiliki akses internet, dan ini merupakan tantangan besar yang harus kita atasi bersama,” ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arif.
(Dani Jumadil Akhir)