Manfaat Pembangunan BTS hingga Satelit SATRIA-1 demi Pemerataan, Menyambung Sinyal hingga Daerah 3T
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia melalui berbagai program. Mulai dari pembangunan Base Transceiver Station (BTS) hingga Satelit SATRIA-1.
SATRIA-1 merupakan satelit yang diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 yang merupakan milik perusahaan SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk. Berdasarkan studi terbaru yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo pada tahun 2023, SATRIA-1 memiliki kapasitas sebesar 150 Gbps. Satelit ini akan memberikan layanan internet di sekitar 50.000 titik fasilitas publik.
Dibuat oleh Thales Alenia Space dari Prancis pada tahun 2020, satelit ini menggunakan teknologi very High Throughput Satelit (VHTS) dengan kapasitas 150 gigabita per detik (Gbps) menggunakan frekuensi Ka-Band. SATRIA-1 dikenal sebagai satelit terbesar di Asia dan peringkat kelima di dunia.
Satelit SATRIA-1 memiliki tinggi 6,5 meter dan berat sekitar 4,5 ton, serta dirancang untuk beroperasi selama 15 tahun sejak diluncurkan ke orbit. Untuk mengoperasikan satelit ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menunjuk PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan PSN sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP), PSN merupakan bagian dari konsorsium yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera.
Direktur PoliEco Digital Insights Institute Anthony Leong menilai program untuk mempercepat transformasi digital iini harus dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Anthony mengatakan kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo telah berjalan baik dan sesuai rencana, sehingga baik untuk dilanjutkan di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Ya harus dilanjutkan, dan ini sudah bagus on the track harus dilanjutkan dan lebih komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran)," kata Anthony saat dihubungi.
Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program pembangunan infrastruktur BTS di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.
Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5 persen dari populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42 persen wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53 persen wilayah pemukiman di indonesia.
"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," tuturnya.
Namun, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.
"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.
Dalam sebuah survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo mengungkap bahwa di tahun 2024, sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung internet.
Pada survei berjudul Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal dan profil pasar layanan penyedia internet (ISP) di Indonesia yang dirilis di Jakarta, Selasa, tersebut, artinya sebanyak 8,1 juta pengguna dari total sekitar 9,8 juta penduduk daerah tertinggal telah memiliki akses internet.
Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Dia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang. Apalagi, hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.
"Kebayang 1 orang dikasih proyek Rp2 miliar, itu sudah bisa meng-hire atau merekrut 10-15 karyawan, bisa membiayai mereka, gaji dan sebagainya. Dan ini sudah bisa kredit rumah, kredit kantor dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi peluang yang sangat bagus ke depan untuk melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM," kata dia.
