Negara Sudah Kantongi Rp200,6 Triliun dari Hulu Migas

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mencatat penerimaan negara sektor hulu migas hingga Oktober 2024 sudah mencapai USD12,7 miliar atau sekitar RpRp200,6 triliun (kurs Rp15.800 per USD) dari target yang ditetapkan sepanjang tahun 2024 ini sebesar USD12,9 miliar atau setara Rp209,02 triliun.

"Alhamdulillah ini yang paling membanggakan adalah penerimaan negara dari target USD12,9 miliar, kita Oktober sudah mencapai di angka USD12,7 miliar," jelas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Djoko memperkirakan, hingga akhir tahun, penerimaan sektor hulu migas dapat tembus USD14 miliar.

"Alhamdulillah kami memiliki outlook bahwa pada akhir tahun nanti penerimaan negara bahkan bisa menyentuh angka di atas USD14 miliar," imbuhnya.

Kemudian untuk kinerja investasi, sampai dengan Oktober nilainya sudah mencapai USD10,3 miliar dari target investasi 2024 sebesar USD17,7 miliar.

"Dan kami harapkan pada akhir tahun dapat mencapai angka USD6 miliar," imbuhnya.

Kendati demikian diakui Djoko, tantangan terbesar pihaknya saat ini masih terletak pada lifting Migas yang memang masih berada di bawah target khususnya untuk minyak bumi.

Namun ia menekankan bahwa SKK Migas bersama KKKS telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk mencegah penurunan alami atau natural decline yang lebih signifikan.

"Bersama dengan Kementerian ESDM kami telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkecil kesenjangan antara target dan realisasi lifting," pungkas Djoko.

"Dan kami harapkan pada akhir tahun dapat mencapai angka USD6 miliar," imbuhnya.

Kendati demikian diakui Djoko, tantangan terbesar pihaknya saat ini masih terletak pada lifting Migas yang memang masih berada di bawah target khususnya untuk minyak bumi.

Namun ia menekankan bahwa SKK Migas bersama KKKS telah melakukan berbagai upaya maksimal untuk mencegah penurunan alami atau natural decline yang lebih signifikan.

"Bersama dengan Kementerian ESDM kami telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkecil kesenjangan antara target dan realisasi lifting," pungkas Djoko.

(Taufik Fajar)