JAKARTA - Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut masalah pemagaran laut yang terjadi di perairan Tangerang, Banten erat kaitannya dengan status PSN (Proyek Strategis Nasional) yang diberikan kepada kepada PIK 2.
Said Didu menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar proyek strategis nasional akan banyak mendapatkan fasilitas kemudahan yang diberikan Negara. Bahkan risiko politik, sosial, dan ekonomi yang ada dalam proses pengerjaan PSN bisa ditanggung oleh negara.
"PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko politik pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misal ada warga yang protes, negara yang harus bayar, bukan pengembang," kata Said Didu kepada MNC Portal, Jumat (24/1/2025).
Sehingga, dengan fasilitas dan jaminan dari negara terhadap PSN yang diberikan PIK 2 bukan tidak mungkin apabila pengembang bisa semakin masif untuk melakukan percepatan untuk menyelesaikan proyek yang telah terjamin negara.
"Dulu (sebelum PSN) itu kan PIK 1, PIK 2 Kosambi, PIK 3 Teluk Naga. Tapi pada saat Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa PIK 2 itu menjadi PSN, maka semua plang PIK iut diubah menjadi PIK 1," kata Said Didu.