JAKARTA - Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meninggalkan program Proyek Strategis Nasional warisan Presiden ke- 7 Joko Widodo. Khususnya PSN PIK 2.
Sebab setiap proyek yang dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan investor harus melewati kajian yang komprehensif untuk mengukur kebermanfaatan bagi masyarakat luas, hingga potensi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
"Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan hanya keinginan," ujar Said Didu saat ditemui MNC Portal di Tangerang, Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh masyarakat. Bukan sekedar kepentingan bisnis untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal banyak peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
"Proyek strategis harus lahir hanya untuk dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau hanya berbisnis, jadi dihentikan saja," kata Said Didu.