Selain UMKM, yang menjadi sorotan adalah data penerima bantuan sosial. Beberapa warga menyampaikan dirinya belum terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai dan BPJS.
Sementara itu, lanjut Nurjanah, penerima bantuan yang telah meninggal dunia justru namanya masih tercatat dalam sistem.
“Ini sering terjadi di berbagai desa yang saya kunjungi. Ini harus menjadi perhatian serius agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Donggala ini.
Nurjanah yang juga Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Donggala ini berharap, Dinas Sosial Kabupaten Donggala lebih aktif mengawal proses pendataan yang dilakukan oleh operator desa, agar bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih merata dan tepat sasaran.
Lulusan S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Panca Marga Palu ini menambahkan, permasalahan lain yang turut dibahas adalah layanan PDAM yang dinilai masih belum optimal.
Duduk di DPRD Donggala untuk periode kedua, Nurjanah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga agar setiap permasalahan yang disampaikan dalam reses tersebut bisa mendapatkan solusi nyata dari pemerintah daerah.
(Taufik Fajar)