JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, masalah pendanaan dan kebijakan menjadi tantangan untuk menjawab persoalan perubahan iklim.
AHY menjelaskan krisis iklim menyebabkan percepatan kenaikan muka air laut yang mengancam tenggelamnya wilayah pesisir. Proyek tanggul laut menjadi salah satu solusi untuk menghindari tenggelamnya wilayah pesisir akibat peningkatan air laut. Namun menurutnya perlu pembiayaan yang tidak murah untuk menciptakan proyek besar tersebut, sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain di luar kas negara atau APBN.
"Di utara Jawa, terutama Jakarta, penurunan permukaan tanah dan naiknya permukaan laut membahayakan jutaan penduduk. Indonesia kini sedang membangun tanggul laut raksasa, sebuah proyek multinasional untuk melindungi populasi pesisir dan zona ekonomi vital," ujar AHY dalam pidatonya pada acara The Yudhoyono Institute, Senin (12/5/2025).
1. Indonesia Sumbang 64 Juta Ton Sampah
Pada kesempatan tersebut AHY juga mengatakan, Indonesia menyumbang sekitar 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Namun perlu pembiayaan yang tidak murah untuk melakukan inovasi mengubah sampah menjadi energi listrik. "Hambatan dalam pendanaan dan kebijakan terus menghambat kemajuan," kata AHY.
"Indonesia menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah setiap tahun, banyak yang belum dikelola dengan baik. Fasilitas waste-to-energy perlu diperluas untuk mengubah sampah menjadi listrik. Ini membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA), mendiversifikasi sumber energi," tambahnya.
2. Masalah Urbanisasi
Di sisi lain, AHY menyebut urbanisasi yang pesat menjadi menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Lebih dari 54% penduduk Indonesia kini tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 70% pada tahun 2045. Peningkatan ini membawa konsekuensi besar terhadap infrastruktur, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
Sebab menurutnya, urbanisasi sendiri bisa membawa masalah-masalah perkotaan seperti penurunan muka tanah, banjir, polusi udara, dan kekurangan ruang terbuka hijau jika tidak dikelola dan diatur oleh pemerintah,.
"Kita menghadapi tantangan urbanisasi cepat dan krisis iklim, termasuk yang mengubah garis pantai, membebani kota-kota, dan meningkatkan kebutuhan akan perumahan yang layak dan bermartabat," pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)