Rumah Nempel Stasiun Kereta, Konsep TOD di Perkotaan Bisa Atasi Backlog

2. Investor Belum Melihat Potensi TOD

Selain dari sisi masyarakat, tantangan juga datang dari dunia usaha. Sibarani menilai, masih banyak investor yang belum melihat potensi ekonomi dari kawasan TOD. Padahal, dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, kawasan ini bisa menjadi magnet baru untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

“Investor belum banyak yang melihat prospek TOD. Pemerintah harus mendorong, salah satunya dengan memberikan insentif, entah itu dalam bentuk pajak, subsidi, atau penyediaan lahan”, lanjut dia.

Lebih jauh, dia menyoroti TOD bukan hanya soal pembangunan fisik hunian dan transportasi, tetapi mencakup pula pengembangan kawasan sekitarnya. Hal ini mencakup aksesibilitas, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, serta pengelolaan kawasan secara menyeluruh.

“Pemerintah daerah perlu menata fasilitas pendukung seperti akses jalan, jembatan, dan memastikan kebersihan kawasan. Mereka juga harus menyiapkan estate management team yang akan mengelola kawasan TOD secara profesional dan berkelanjutan,” ucap Sibarani.

“Kalau di luar negeri, banyak kawasan TOD yang sukses. Itu karena peran pemerintahnya besar. Mereka punya kawasan yang sangat tertata, ada pengelolanya, aturan hukumnya jelas, dan semua benar-benar dilaksanakan. Di Indonesia, sayangnya, kita masih berhenti di level peraturan. Saat mau mengoordinasikan dan melaksanakannya, belum ada sistem yang solid,” ungkap Sibarani.

3. Pembangunan TOD Bisa Dukung Program 3 Juta Rumah

Di sisi lain, Sibarani menilai TOD juga dapat menjadi solusi konkret dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, dengan peningkatan intensitas kawasan sekitar transportasi publik, pemerintah bisa mengarahkan pembangunan hunian terjangkau bagi masyarakat kelas menengah.

Dia menyampaikan apresiasi terhadap langkah Perumnas yang telah membangun kawasan TOD di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, pendekatan pembangunan ini, kata dia, masih sangat terbatas secara geografis.

"Salah satu kesulitannya, Perumnas biasanya hanya membangun di atas lahan yang mereka atau mitranya kuasai, seperti milik KAI. Padahal, kawasan TOD itu seharusnya mencakup radius 400 hingga 500 meter dari stasiun. Artinya, harus ada koneksi dengan kawasan di luar lahan milik KAI,” paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah turut aktif berkolaborasi dengan pemilik-pemilik lahan di sekitar kawasan TOD untuk menciptakan integrasi yang menyeluruh.

“Pemerintah harus turun tangan. Mereka yang punya kewenangan dan kapasitas untuk menghubungkan kawasan TOD dengan lingkungan sekitarnya. Kalau ini bisa dilakukan, maka TOD bisa menjadi pengungkit pembangunan kota yang manusiawi, terjangkau, dan berkelanjutan,” kata Sibarani.