Heboh Rekening Terblokir Massal, OJK: Harus Diawasi Ketat Cegah Penyalahgunaan

Sebagai pedoman umum, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) di sektor jasa keuangan. Regulasi ini mewajibkan perbankan untuk meningkatkan mitigasi risiko terhadap potensi penyalahgunaan layanan keuangan, termasuk melalui rekening dormant.

“Kami meminta perbankan melakukan review berkala atas kecukupan kebijakan untuk mengelola rekening dormant, dan memastikan program APU-PPT-PPSPM diterapkan secara konsisten,” kata Dian.

Dalam situasi tertentu, bank juga dapat melakukan penghentian sementara transaksi pada rekening dormant atas permintaan otoritas yang berwenang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jika terdapat indikasi penggunaan rekening dormant untuk aktivitas ilegal, rekening tersebut dapat dibekukan atau bahkan ditutup.

Meski demikian, nasabah tetap memiliki hak penuh atas dana dalam rekening dormant dan dapat mengajukan permohonan reaktivasi melalui kantor cabang atau aplikasi bank, sesuai dengan prosedur masing-masing.

“Penghentian sementara dilakukan dengan tetap menjaga hak nasabah dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan rekening dormant oleh pihak tidak bertanggung jawab,” tegas Dian.

Dengan demikian OJK mengimbau masyarakat untuk tetap proaktif dalam memantau aktivitas rekening dan menghubungi pihak bank jika diperlukan. Upaya ini sejalan dengan tujuan OJK untuk memperkuat tata kelola sistem keuangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.

(Dani Jumadil Akhir)