4 Fakta Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa Rp1.200 Triliun Usai 30 Tahun Hanya Wacana

3. Proyek Tanggul Laut Tak Ditunda Lagi

Prabowo menyampaikan bahwa walaupun proyek ini akan memakan waktu panjang, pemerintah tidak akan menundanya lagi. “Tidak ada masalah, ada pepatah kuno ‘perjalanan 1000 kilometer dimulai oleh satu langkah’ kita akan segara mulai itu, saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow, keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita. Badan otorita tanggul laut pantai utara Jawa,” tambah Prabowo.

Dengan potensi kerusakan ekonomi akibat banjir rob serta hilangnya produktivitas masyarakat pesisir, kehadiran tanggul laut akan melindungi pemukiman, pelabuhan, kawasan industri, serta sentra logistik nasional di Pantura.

Prabowo juga menyampaikan bahwa prioritas pengerjaan akan dimulai dari wilayah paling terdampak seperti Jakarta dan Semarang.

“Prioritas kita adalah DKI dan Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segara. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka, perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, Eropa, Timur-Tengah yang mau ikut silakan. Tapi, kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” tegasnya.

Presiden juga akan membentuk badan otorita khusus agar proyek berjalan cepat dan terkoordinasi. Hal ini penting agar masyarakat pesisir tak lagi menjadi korban siklus tahunan banjir pasang air laut.

“Saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan, tapi kita harus mulai dan kita akan mulai,” pungkasnya.

4. Reaksi Pengusaha

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie buka suara soal proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW). Menurutnya, pembangunan GSW atau tanggul laut raksasa yang memiliki nilai investasi mencapai USD80 miliar atau sekitar Rp1.289 triliun harus punya konsep kerja sama yang jelas.

Anindya menjelaskan, GSW sebagai infrastruktur vital yang diminati banyak investor terutama investor asing, harus dilandasi skema kerja sama yang transparan dan terstruktur, mengingat proyek tersebut juga akan berjalan dalam jangka waktu yang panjang.

“Yang paling penting nomor satu, kejelasan saja bagaimana konsep kerja samanya. Yang kedua, tentunya ada konsistensi daripada kebijakan karena infrastruktur ini kan jangka panjang,” ungkap Anindya di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

“Pendanaan jangka panjang itu juga tidak mudah pada saat ini. Sehingga kalau misalnya kita dan swasta ingin mengantisipasi, tentu ingin memastikan bahwa adanya kepastian hukum jangka panjang dan iklim investasi yang baik,” lanjutnya.

(Dani Jumadil Akhir)