Bansos Beras 20 Kg untuk 18,3 Juta Keluarga Disalurkan Juni-Juli 2025

Torehan positif lainnya pada era pemerintahan Presiden Prabowo adalah dengan ditempatkannya Indonesia menjadi negara ke-4 sebagai produsen beras terbesar sedunia. Ini dilaporkan dalam Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dipublikasikan Food and Agriculture Organization (FAO) Juni ini.

2. Produksi Beras

Perkiraan produksi beras Indonesia pada periode 2025/2026 dapat mencapai 35,6 juta ton.

Sementara negara produsen beras terbesar yang pertama adalah India dengan 146,6 juta ton. Lalu Tiongkok 143 juta ton dan di tempat ketiga adalah Bangladesh dengan 40,7 juta ton. 

Namun dibandingkan 3 negara tersebut, Indonesia mencatatkan perkembangan produksi yang paling signifikan terhadap periode sebelumnya, yakni 4,5 persen.

Dengan melonjaknya estimasi produksi beras Indonesia tersebut, upaya pemerintah bersama Bulog dengan optimalisasi penyerapan beras dalam negeri menjadi langkah yang tepat. 

Nantinya, saat tren produksi beras memasuki fase landai dan harga beras di pasaran mulai berfluktuasi, barulah stok CBP disalurkan ke masyarakat.

"Untuk stok beras Bulog di Sumatera Barat menjadi salah satu yang terbaik. Ada 17.900 ton. Jadi sangat mumpuni untuk stabilisasi. Namun tadi ada yang menyampaikan harga beras di sini tinggi, itu sebenarnya karena kebetulan selera masyarakat di sini memang beras yang bagus. Namanya beras Bareh Solok dan memang harganya selalu di atas daerah lain," jelas Arief.

3. Penugasan Bulog

Namun Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyampaikan penugasan dari NFA ke Bulog untuk pelaksanaan SPHP beras secara nasional masih perlu menunggu persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan. 

"Peningkatan harga beras hari ini di beberapa tempat sudah ada 5 sampai 10 persen, namun kami masih menunggu ABT untuk SPHP beras. Kami sudah melaporkan ke Kemenkeu," ungkap Arief.

"Ke depannya, agar dapat mempersiapkan perencanaan untuk 2026. Dengan segala kerendahan hati, nanti kita akan buat plan untuk semua itu, sehingga semua SPHP, bantuan pangan, bantuan pangan luar negeri, itu tidak perlu menunggu ABT dari Kemenkeu. Tapi sudah ada anggarannya di situ," jelasnya.

4. Rekomendasi Strategis

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menggarisbawahi agar aspek pengelolaan yang berkelanjutan merupakan poin yang harus menjadi fokus bersama guna memaksimalkan potensi yang ada di daerah. 

Dia berharap hal ini akan menciptakan suatu rekomendasi strategis.

"Kita ketahui bersama bahwa Sumatera Barat terkenal dengan tanah yang subur, keindahan alam yang memukau, dan kekayaan cita rasa yang terkenal hingga mancanegara. Untuk bidang pertanian merupakan sektor unggulan di provinsi ini, di mana 58 persen masyarakatnya bergantung pada komoditas padi, kacang hijau, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu," kata Titiek.

(Taufik Fajar)