Dirut Agrinas Mundur, Prabowo Minta Birokrasi Tak Berbelit-belit

JAKARTA - Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto mengungkapkan pembahasan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

Aris mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberi pengarahan mengenai birokrasi dalam pemerintah. Dia meminta agar urusan birokrasi tidak dipersulit dan berbelit-belit.

"Ya saya diberikan petunjuk pengarahan oleh pak Presiden bagaimana untuk tetap mengawasi mengontrol jalannya proses birokrasi. Jangan terlalu berbelit-belit," kata Aris kepada awak media.

Aris mengatakan Presiden Prabowo pun meminta agar urusan birokrasi dipangkas sehingga proses bisa berjalan cepat dan tepat. Khususnya, mengenai kebutuhan masyarakat seperti dana desa, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis. 

"Jadi yang bisa dipangkas itu supaya semua proses itu cepat dan tepat. Apalagi yg berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya dana desa, penyaluran pupuk, koperasi merah putih, makan bergizi gratis, dan lain-lain," jelasnya. 

Lebih lanjut, Aris pun mengungkap bahwa Presiden Prabowo juga menyoroti salah satu perusahaan pelat merah, PT Agrinas Pangan Nusantara. Di mana, Direktur Utama Joao De Sousa Mota resmi mundur dari jabatan tersebut per 11 Agustus 2025. 

"Ya semuanya, semuanya. Itu dari awal Presiden pertama sudah menyampaikan bahwa kita harus perbaiki proses birokrasi kita, sesimpel-simpelnya, sepraktis-praktisnya, tapi tetap semuanya bisa dipertanggungjawabkan dan terukur," katanya.

Sebelumnya, Joao Angelo resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara setelah masa kepemimpinannya yang berjalan enam bulan.

“Saya Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara ingin menyampaikan bahwa pada hari ini tanggal 11 Agustus 2025, kami melanjutkan pengunduran diri yang diserahkan kepada Danantara pada siang hari ini,” ujar Joao.

Joao meminta maaf karena merasa belum memberikan kontribusi nyata bagi perseroan dan perekonomian nasional, serta kesejahteraan bagi petani.

“Kami sudah menduduki jabatan ini persis hari ini kami menjabat selama 6 bulan. Kami sampai hari ini belum dapat memberikan kontribusi yang nyata dan langsung kepada ekonomi negara maupun kontribusi kami dalam mewujudkan kesejahteraan petani,” ujar Joao.

Joao mengaku menghadapi tantangan besar mengenai birokrasi yang berbelit-belit di Danantara. Ia menyebut telah menyerahkan tiga hingga empat studi kelayakan untuk proyek pangan, namun semuanya terhambat tanpa persetujuan yang jelas.

Joao menilai ritme kerja seperti ini sangat berbeda dengan pengalamannya di sektor swasta yang menekankan kecepatan dan hasil nyata. Menurutnya, budaya birokratis di Danantara masih terjebak dalam proses administrasi yang panjang, tumpang tindih, dan sulit diselesaikan.

(Dani Jumadil Akhir)