Zulhas: Kopdes Merah Putih Tak Gunakan Uang APBN Langsung

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menegaskan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.

Dia menyatakan pemerintah memilih pendekatan yang berbeda, yakni berbasis platform pinjaman melalui bank-bank Himbara agar koperasi lebih mandiri dan berorientasi pada model bisnis yang berkelanjutan.

“Ini kita pengalaman, koperasi-koperasi dari dulu anggarannya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Anggaran pemerintah ditempatkan di Himbara," jelasnya, Jumat (15/8/2025).

Lebih lanjut, Menko yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan bahwa setiap koperasi akan mendapat platform pinjaman hingga Rp3 miliar, namun hanya dapat digunakan sesuai jumlah barang yang dibutuhkan dan dijaminkan.

"Misalnya koperasi memerlukan gas 3 kilo sebanyak 2.000 tabung, nilainya Rp100 juta, maka dia hanya boleh mengambil Rp100 juta, yang dari perbankan nanti akan langsung dibayarkan kepada Patra Niaga, begitu juga Sembako dan lain-lain," ujarnya.

Seluruh sistem operasional Kopdes Merah Putih juga didesain secara non-tunai (cashless) dan terintegrasi melalui sistem digital yang dikembangkan oleh Telkom, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real-time.

Zulhas sendiri menekankan Kopdes Merah Putih dirancang untuk memangkas rantai pasok yang panjang dan menghapus peran tengkulak serta rentenir di tingkat desa. Lewat sistem yang tertata, koperasi akan langsung terhubung dengan pusat distribusi berbagai kebutuhan pokok masyarakat desa.

“Misalnya ada tujuh gerai yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Antara lain sembako, gas 3 kg, pupuk itu semua yang dibutuhkan desa. Kemudian ada juga layanan Brilink, Mandiri Link, dan BSI Link. Itu dari rentenir bisa langsung akses perbankan dengan cepat," jelasnya.

Menko Zulhas juga menuturkan bahwa Kopdes akan dilengkapi fasilitas seperti gudang penampungan hasil pertanian, serta akan bekerja sama dengan Bulog dan PT Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan sosial dan komoditas pertanian seperti gabah dan jagung.

Dia menekankan bahwa Kopdes akan menjadi bagian dari infrastruktur penting pemerintah, termasuk untuk operasi pasar dan distribusi bahan pokok seperti beras dan minyak goreng.

“Sekarang Pak Amran kalau mau melaksanakan operasi pasar, itu sulit sekali. Berasnya masuk pasar, pasar bisa dioplos, bisa dicampur. Kalau kita harga minyak goreng tinggi, kita masuknya ke mana? Ke pasar. Pasar juga bisa dicampur," ungkap Menko Zulhas.

"Tapi dengan Kopdes nanti kita punya 80 ribu jaringan, ya itulah yang akan menjadi infrastruktur pemerintah, termasuk nanti untuk melayani makanan bergizi di setiap desa. Sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh dari desa," pungkasnya.

(Taufik Fajar)