Tuntutan Rakyat 17+8: Upah Layak dan Langkah Darurat Cegah PHK Massal

JAKARTA – Ramai di media sosial soal tuntutan rakyat 17+8, yakni 17 tuntutan rakyat yang diajukan dalam satu minggu dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025.

Tuntutan 17+8 tersebut meminta adanya transparansi, reformasi, dan keadilan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk juga kepada TNI, Polri, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari sisi ekonomi, beberapa tuntutan ditujukan langsung kepada kementerian-kementerian sektor ekonomi. Berikut tiga di antaranya yang disorot pada Rabu (3/9/2025):

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, tenaga kerja, dan mitra ojek online (ojol) di seluruh Indonesia.

16. Ambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog terbuka dengan serikat buruh untuk mencari solusi atas persoalan upah minimum dan sistem outsourcing.

Ketiga poin tersebut merupakan bagian dari 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu, yang menjadi perhatian utama publik menjelang batas waktu yang telah ditetapkan.

(Feby Novalius)