Ketua Banggar Akui Gaya Koboi Menkeu Purbaya Mulai Terbukti

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai kebijakan koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah terbukti dalam satu bulan terakhir. Dirinya berharap beban yang ditanggung APBN ke depan akan terus berkurang.

Said mengatakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia harus selalu seirama dan mampu merealisasikan bauran kebijakan fiskal.

"Banggar bersama pemerintah menyadari tidak mudah mencari kebutuhan pendanaan di pasar keuangan melalui SBN, sebab saat ini kita perlu menjaga likuiditas perbankan tersalurkan ke sektor riil," ujar Said dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/9/2025).

Suku bunga SBN 2026 ditetapkan pada posisi moderat di level 6,9 persen. Persentase secara psikologis sebagai batas atas.

"Namun kita yakin gaya koboi Menkeu kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat dan terbukti dalam sebulan ini. Kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah dan biaya yang ditanggung APBN akan semakin rendah," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah menyepakati usulan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. 

Dalam kesepakatan tersebut, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran didesain sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Hal ini terungkap dalam Raker Banggar pada Kamis (18/9), di Ruang Rapat DPR RI Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas kerja bersama yang telah dilakukan antara Pemerintah dengan Banggar.

“Dengan tuntasnya pembahasan APBN Tahun Anggaran 2026 dari Badan Anggaran DPR RI, izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Pimpinan Kementerian/Lembaga, Wakil Pemerintah lainnya, serta Pimpinan Bank Indonesia. Dari yang terjalin ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga APBN sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terang Menkeu.
 

(Dani Jumadil Akhir)