Menurutnya tidak ada satupun di dunia penyelenggaraan sistem transportasi publik yang menguntungkan. Sehingga diperlukan peran pembiayaan dari negara agar konektivitas antar wilayah dan pergerakan masyarakat bisa terakomodir dengan baik.
"Ingat ya, tidak ada publik transport itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi Pemerintah. Tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur," lanjutnya.
Sebelumnya, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah membengkak hingga USD7,2 miliar atau setara Rp116 triliun.
Toto mengatakan komposisi utang tersebut sekitar 75 persen merupakan pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4 persen. Hal ini membuat konsorsium PT KCIC yang mayoritas dipegang oleh PT KAI perlu membayar bunga utangnya saja sekitar Rp2 triliun per tahun.
"Kalau kita melihat total biaya investasi awal ditambah cost overrun itu kan hampir USD7,2 miliar (utang KCJB). Bahkan utang yang 75 persen dari CDB itu dengan bunga 3,5 sampai 4 persen, mereka (KCIC) harus bayar bunganya saja mungkin Rp2 triliun ya," ujarnya saat dihubungi MNC Portal.
(Taufik Fajar)