Kereta Cepat Whoosh Disubsidi Pemerintah? Ini Penjelasan Bos Danantara

JAKARTA - CEO BPI Danantara Rosan Roeslani buka suara terkait pemerintah buka peluang proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau Whoosh bakal mendapatkan subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO). 

“Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama," kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

Rosan menuturkan, Whoosh sebagai transportasi massal adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasional transportasi massal bisa dilakukan oleh BUMN atau badan usaha lainnya.

"Ini sedang dimatangkan lah ya, pasti pemerintah hadir dan itu ada UU juga untuk prasarana mass tranportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasionalnya bisa di BUMN atau dunia usaha lainnya," jelas Rosan yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.  Kepala Negara menyatakan sudah mempelajari polemik Whoosh. Untuk itu, Prabowo meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. 

"Tidak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," ucap Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025). 

Prabowo mengatakan sudah menghitung dan tidak ada masalah dengan kereta cepat Whoosh. "Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," katanya. 

Dia menjelaskan, kereta cepat seperti Whoosh merupakan transportasi umum yang diterapkan di berbagai negara. Dalam pelayanan transportasi umum jangan menghitung untung dan rugi, tetapi manfaatnya bagi rakyat. 

"Di seluruh dunia begitu ini namanya public service obligation (PSO).Tadi disampaikan menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara," ungkapnya.