Dia memberikan masukan kepada pemerintah agar persoalan kelangkaan BBM ini bisa teratasi secara menyeluruh. Pertama, ia menyarankan agar dilakukan sebuah reformasi tata kelola untuk pembenahan distribusi. Kedua, membentuk Satgas Pengawasan energi daerah berbasis multi lembaga.
Menurutnya, yang dibutuhkan adalah reformasi tata kelola, peningkatan dan perkuatan digitalisasi distribusi berbasis QR;, pengembangan model tracking, dashboard stok publik, audit digital terhadap depo dan SPBU.
"Serta pembentukan tim independen misalnya berbentuk Satgas Pengawasan energi daerah berbasis multi lembaga (lembaga independen, Polda, Kejaksaan, ESDM, BPH Migas, dan juga melibatkan publik),” pungkasnya.
(Dani Jumadil Akhir)