Sementara, Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir menambahkan, 95% biomassa yang digunakan PLN berasal dari limbah agro, limbah kehutanan, serta residu industri kayu dan kertas.
“Kami tidak menggunakan pendekatan menggunakan penanaman dan penanaman ulang (planting and replanting). Biomassa kami berbasis limbah. Potensi nasional mencapai 500 juta ton, namun pemanfaatan kita baru sekitar 5 persen", jelas Hokkop.
Dia menilai tantangan biomassa tidak hanya pada kesiapan PLN, tetapi juga pada regulasi, infrastruktur, dan ekosistem industri. “Berbeda dengan PLTU yang dibangun lengkap dengan ekosistemnya, program co-firing masuk di tengah jalan sehingga belum memiliki fasilitas memadai. Di sini letak peluang besar bagi PLN EPI dan sektor swasta untuk membangun rantai pasok dan fasilitas pengolahan yang terpadu,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan utama cofiring adalah mendukung transisi energi dan pencapaian Net Zero Emission. "Di luar negeri, ketika berbicara cofiring, yang pertama dilihat adalah kontribusinya terhadap Net Zero Emission. Bagi mereka, Net Zero Emission merupakan manfaat yang bisa dikonversi dengan karbon", tuturnya.
Untuk memperkuat ketahanan supply chain, PLN EPI mengembangkan model kemitraan yang melibatkan koperasi sebagai sub-hub dan aggregator sebagai pengolah biomassa.
"Kami baru saja menandatangani MoU dengan Kementerian Koperasi. Mereka siap menjadi sub-hub untuk mengumpulkan biomassa, sementara aggregator akan mengolahnya menjadi pelet atau bentuk lain yang memenuhi standar pembangkit", jelas Hokkop.
Dia juga menekankan bahwa aspek kualitas biomassa adalah hal yang tidak bisa ditawar. “Cofiring adalah bagaimana membuat molekul biologis mirip dengan bahan bakar fosil. Banyak produk di pasar yang berisiko menurunkan performa pembangkit, seperti menyebabkan derating. Karena itu Kami harus memastikan sumber dan kualitas biomassa benar-benar aman dan memenuhi standar operasional,” tegasnya.
(Dani Jumadil Akhir)