Pengusaha Sawit Diminta Tertib Bayar Pajak, Purbaya: Kalau Ada Masalah Lapor ke Saya

Bimo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit agar lebih transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan mampu mempertahankan daya saing global.

“Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara,” pungkasnya.

Dengan demikian, DJP memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional serta membuka ruang dialog dengan pelaku usaha agar peningkatan kepatuhan tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua dan Wakil Ketua Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) Herry Muryanto dan Novel Baswedan, serta perwakilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kejaksaan RI, Dedie Tri Haryadi, Direktur HAM Kejaksaan RI.

(Feby Novalius)