Pasar Sawit ke Eropa Terbuka, Petani Minta Dibuatkan Roadmap IEU-CEPA
JAKARTA – Para petani mendesak pemerintah segera menyusun peta jalan atau roadmap implementasi Protokol Sawit Berkelanjutan (Sustainable Palm Oil Protocol) dalam perjanjian kerja sama Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Langkah ini penting untuk memastikan petani sawit rakyat turut memperoleh manfaat dari peluang perdagangan sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI didorong segera memproses ratifikasi IEU-CEPA agar pelaksanaan perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum dan memperhatikan kepentingan petani serta masyarakat terdampak.
Desakan tersebut muncul karena meskipun kesepakatan Protokol Sawit Berkelanjutan telah dicapai pada September 2025, implementasinya di tingkat nasional dinilai belum menunjukkan perkembangan konkret. Hingga kini, belum tersedia peta jalan yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab antarkementerian, mekanisme koordinasi, dukungan pembiayaan, serta target pelaksanaan yang terukur.
Padahal, kerja sama IEU-CEPA membuka peluang untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke Uni Eropa, termasuk melalui skema tarif bea masuk 0 persen untuk produk yang memenuhi ketentuan perjanjian.
Namun, terbukanya akses pasar tersebut belum tentu secara otomatis memberikan manfaat bagi petani sawit rakyat. Mereka masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam memenuhi persyaratan legalitas lahan, sertifikasi, dan ketertelusuran rantai pasok.
Tanpa dukungan pemerintah, petani swadaya berisiko tertinggal dibandingkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya, pendanaan, dan sistem pengelolaan keberlanjutan yang lebih memadai.
