4 Fakta Rotasi Jabatan Thomas Djiwandono dan Juda Agung Didukung Purbaya

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pertukaran posisi strategis antara otoritas fiskal dan moneter tidak akan mengganggu kemandirian Bank Indonesia (BI). 

Langkah ini mencakup masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam bursa calon Deputi Gubernur BI, sementara Deputi Gubernur BI Juda Agung dikabarkan akan bergeser ke Kementerian Keuangan.

Berikut fakta-fakta rotasi Jabatan Thomas Djiwandono dan Juda Agung didukung Purbaya yang dirangkum Okezone, Sabtu (24/1/2026). 

1. Tanggapan Purbaya

Purbaya menilai perpindahan tersebut akan memberikan perspektif yang lebih luas bagi Thomas, mengingat latar belakangnya saat ini yang berada di sektor fiskal.

"Tanggapan saya gimana? Ya bagus lah, biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Udah di fiskal sekarang, kalau masuk kan ke moneter, kan bagus. Saya mendukung," ujar Purbaya usai menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jakarta.

2. Pertukaran Posisi

Purbaya juga mengonfirmasi adanya kemungkinan pertukaran posisi (switch) antara Thomas Djiwandono dengan Juda Agung, yang dikabarkan akan masuk ke lingkungan pemerintahan. 

Purbaya bahkan berencana segera menemui Juda Agung untuk mendiskusikan langkah ke depan.

"Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Juda, mungkin besok kali. Saya mau lihat niatnya dia apa sih. Kayaknya switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu," tambahnya.

Menanggapi seloroh awak media mengenai kunjungan-kunjungan Thomas ke BI sebelumnya, Purbaya menjawab dengan nada bercanda namun penuh makna.

"Disuruh ngintip-ngintip, di BI ada apa sih? Kan udah ngintip dua kali cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup saya pikir," selorohnya.

3. Tepis Kekhawatiran

Purbaya menepis kekhawatiran bahwa masuknya unsur pemerintah ke bank sentral akan menggerus independensi BI.

4. Pertukaran Seimbang

Menurutnya, pertukaran ini adalah hal yang seimbang dan tidak ada hubungannya dengan intervensi kebijakan. Selama pengambilan keputusan tetap dipisahkan antara fiskal dan moneter, maka independensi lembaga akan tetap aman.

"Enggak ada yang aneh, kalau independensi enggak ada hubungannya. Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan enggak ada, jadi BI independen kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen. Tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat," tegas Purbaya.

(Taufik Fajar)