3 Fakta Gentengisasi di Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana Sumatera, Anggaran Bisa Bengkak

JAKARTA - Program gentengisasi akan membuat anggaran pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di wilayah Sumatera bisa naik. Saat ini, proses pembangunan huntap bagi korban bencana Sumatera masih diwarnai perdebatan terkait material atap yang akan digunakan, antara genteng atau seng. 

Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan penambahan anggaran huntap jika menggunakan genteng sebagai atap.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta gentengisasi di pembangunan hunian tetap korban bencana Sumatera, Jakarta.

1. Anggaran Rp60 Juta Kurang

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyoroti perbedaan anggaran. Rumah yang dibangun BNPB bernilai sekitar Rp60 juta per unit, lebih rendah dibanding proyek kementerian, sehingga dinilai masih kurang untuk pengaplikasian genteng untuk rumah korban bencana.

"Hunian yang dibangun oleh BNPB itu nilainya Rp60 juta. Apalagi Rp60 juta sangat mepet, belum lagi sekarang ada program gentengisasi dari Bapak Presiden," ujarnya dalam Rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).

2. BNPB Usul Tambah Anggaran

Suharyanto mengusulkan kepada Kepala Satgas untuk memberikan tambahan anggaran jika ingin memilih genteng dibanding seng sebagai atap rumah korban terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebab pemasangan genteng memerlukan penguatan struktur kayu atap.

"Jadi kami dalam saran ke Kasatgas tadi, kalau seandainya pun kami akan bangun dengan genteng, kami minta tambahan lagi karena untuk memasang genteng itu perlu penguatan lagi untuk kayu kayunya. Sementara rumah yang kami bangun itu masih menggunakan seng," lanjutnya.

Suharyanto menjelaskan, anggaran pembangunan huntap saat ini ditetapkan sebesar Rp60 juta per unit. Namun, angka tersebut sudah tergolong ketat, terlebih jika harus menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan atap genteng.

"Rp60 juta ini sudah sangat mepet Bapak pimpinan. Apalagi sekarang juga ada program gentengisasi dari Bapak Presiden. Sementara yang kami bangun rumah contoh di Bireun (Aceh) ini masih menggunakan seng," kata Suharyanto.

Dia  menambahkan, apabila program gentengisasi diterapkan dalam pembangunan huntap, maka anggaran per rumah diperkirakan akan meningkat sekitar Rp5-10 juta. "Seandainya diizinkan ini untuk genteng mungkin Rp65 atau Rp70 juta atau mungkin disetujui seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri PKP, disamakan harganya," ungkap dia.

Meski BNPB saat ini masih memiliki anggaran, Suharyanto khawatir kenaikan biaya tersebut akan berdampak pada keuangan negara. Menurutnya, jika anggaran pembangunan huntap di Aceh dinaikkan, maka standar serupa akan berlaku untuk daerah bencana lainnya.

"Tapi resikonya kalau disamakan harganya di Aceh berarti nanti di daerah-daerah bencana lain juga harus seperti itu Bapak Pimpinan," ucap Suharyanto.

"Seperti contoh yang kami bangun di Sukabumi, kemudian di Lebak itu Rp60 juta. Tapi kalau nanti dinaikkan di sini berarti standar ini akan berlaku seluruh Indonesia. Nah kami khawatir memberatkan keuangan negara," tandas dia.