Proyek Giant Sea Wall Butuh Rp1.684 Triliun, Bagaimana Pendanaannya?

JAKARTA – Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) menyatakan proyek pembangunan Giant Sea Wall (GSW) di kawasan Pantura diperkirakan membutuhkan anggaran hingga USD100 miliar atau sekitar Rp1.684 triliun (kurs Rp16.840 per USD). Proyek ini direncanakan dibiayai sebagian dari APBN dan melibatkan investor, baik domestik maupun asing.

"Secara keseluruhan, sudah ada hitungannya sekitar USD80 sampai USD100 miliar. Kami sedang mendalami ini secara mendalam, apa keuntungannya untuk Indonesia, dalam arti tidak terlalu memberatkan pemerintah," kata Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, saat ditemui di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Didit memastikan sampai saat ini belum ada investasi asing maupun dalam negeri yang masuk untuk proyek GSW. Meski begitu, pihaknya tetap memetakan pesisir Pantura yang menjadi prioritas untuk pembangunan tanggul laut raksasa.

"Kami tidak menggeneralisasi semuanya harus dengan APBN atau harus dengan investor. Kami harus mempelajari betul mana-mana daerah yang memang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan GSW, apakah oleh pihak dalam negeri sendiri atau pihak luar negeri," ucapnya.

Pelaksanaan proyek GSW, menurut Didit, bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi juga untuk jangka panjang. Bahkan, GSW diharapkan dapat bertahan hingga 300 tahun. Sehingga semua proses pembangunan proyek, termasuk pembiayaan, menjadi perhatian utama agar dijalankan secara hati-hati.

GSW kawasan Pantura direncanakan membentang sepanjang 535 kilometer, tersebar di lima provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta mencakup lima kota dan 25 kabupaten.

Didit mencontohkan, GSW di pesisir Jakarta bakal dibagi menjadi dua bagian, yakni tanggul raksasa di timur dan barat. Di antara kedua GSW itu akan dibangun jembatan, sementara di sisi GSW dibuat waduk retensi yang berpotensi menjadi pasokan air baku bagi ibu kota.

Dalam pembangunan GSW, BOPPJ yang disupervisi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjalin sinergi dengan tenaga ahli dari universitas dan pakar lingkungan yang memahami akar masalah abrasi di pesisir.