Amran Minta Kontrak Cetak Sawah Rakyat 101 Ribu Hektare Tuntas dalam Sebulan

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya percepatan program cetak sawah rakyat (CSR) sebagai langkah strategis memperkuat swasembada pangan nasional. Dalam Rapat Koordinasi Pelaksana Swakelola Cetak Sawah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Rabu (25/2/2026).

Amran secara khusus meminta seluruh jajaran, termasuk TNI, untuk mengakselerasi penyelesaian kontrak cetak sawah seluas 101.503 hektare dalam satu bulan ke depan.

“Waktunya tinggal satu bulan. Target kontrak cetak sawah 101 ribu hektare harus diselesaikan. Saya minta seluruh jajaran, termasuk TNI, bergerak cepat dan bekerja total. Ini penentu,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/2/2026).

Percepatan tersebut mencakup sejumlah provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan (Merauke), Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat Daya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Barat, Riau, dan Kalimantan Utara. Amran menekankan bahwa keterlibatan TNI dalam program cetak sawah merupakan bagian dari kolaborasi strategis lintas sektor dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan global. Menurutnya, kondisi iklim dunia yang semakin tidak menentu, termasuk potensi El Nino, menjadi alasan utama percepatan perlu dilakukan.

“Kondisi iklim ekstrem bukan lagi pilihan, ini kewajiban kita untuk bersiap. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Karena itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh jajaran harus turun tangan. Ini perintah strategis untuk menjaga kedaulatan pangan,” ujarnya.

Ia mengingatkan pengalaman krisis pangan global saat El Nino 2023–2024, ketika sejumlah negara membatasi ekspor beras. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk besar, tidak boleh bergantung pada impor. Oleh karena itu, perluasan areal tanam melalui cetak sawah baru menjadi salah satu kunci penguatan produksi nasional.

Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi atas capaian swasembada yang berhasil dipercepat dari target empat tahun menjadi satu tahun melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, serta dukungan petani dan penyuluh pertanian lapangan (PPL).