Harga BBM Berpotensi Naik, Insentif Kendaraan Listrik Dinilai Masih Krusial

JAKARTA – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan minyak dunia, yang dapat memicu kelangkaan hingga lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Di tengah kondisi tersebut, kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dinilai menjadi alternatif yang relevan, termasuk saat menghadapi lonjakan mobilitas pada arus mudik Lebaran 2026.

“Ketika BBM menjadi langka akibat kemelut di Timur Tengah, selain langka, harganya juga berpotensi melejit. Sampai berapa harganya tentu tidak ada yang tahu,” ujar Pengamat Otomotif Bebin Juana, Selasa (17/3/2026).

Menurut Bebin, secara logika, kondisi kelangkaan dan tingginya harga bahan bakar minyak akan mendorong konsumen untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Pilihan masyarakat pada kendaraan listrik berbasis baterai menjadi alternatif yang patut dipertimbangkan,” katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar konsumen tetap cermat dan tidak sekadar tergiur dengan label teknologi pada kendaraan tersebut. Masyarakat diharapkan memilih kendaraan yang mampu memberikan dampak nyata pada efisiensi konsumsi energi harian.

“Konsumen harus cerdas memilih kendaraan yang benar-benar membuktikan penghematan BBM,” ujarnya.

Bebin memperkirakan, jika terdapat peralihan sekitar 100 ribu hingga 150 ribu konsumen ke kendaraan listrik, dampaknya akan terasa signifikan terhadap pengurangan antrean pengisian BBM di stasiun pengisian bahan bakar. Langkah tersebut juga berpotensi mengurangi beban pasokan BBM yang selama ini harus dipenuhi.

“Peralihan ini juga dipastikan akan membawa dampak positif bagi keuangan negara melalui berkurangnya konsumsi BBM nasional, meski detail penghematannya memerlukan perhitungan lebih lanjut dari kementerian terkait,” katanya.

Dirinya juga menyoroti keberlanjutan kebijakan insentif menjadi faktor penting dalam menjaga momentum adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Saat ini, sejumlah insentif kendaraan listrik seperti subsidi pembelian dan keringanan pajak yang sebelumnya diberikan pemerintah masih menunggu kepastian perpanjangan.