Prabowo Siapkan Kebijakan Energi dan Stimulus Ekonomi

JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto menyiapkan rencana kebijakan energi dan rencana stimulus ekonomi. Hal ini terungkap saat rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring.

"Rapat tersebut membahas sejumlah rencana kebijakan terkait penyesuaian sektor energi guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi serta beberapa rencana kebijakan stimulus ekonomi," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, berbagai pandangan strategis disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

Turut hadir dalam rapat tersebut, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (19/3), Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari beberapa menteri mengenai antisipasi pemerintah menjaga ketahanan energi nasional, khususnya di tengah ancaman krisis minyak imbas perang di negara-negara Teluk, Timur Tengah.

Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri.

Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Langkah-langkah efisiensi yang diambil oleh Presiden merupakan strategi untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat," demikian siaran resmi Sekretariat Presiden.

(Dani Jumadil Akhir)