MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Masyarakat diimbau untuk bijak dalam konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dengan penggunaan wajar setiap hari agar distribusi tetap adil dan stabil. Untuk memastikan penggunaan BBM secara bijak, pemerintah melakukan pengaturan pembelian menggunakan barcode MyPertamina.
Pengisian BBM per hari dibatasi hingga 50 liter per kendaraan atau sampai tangki penuh. Aturan ini tidak berlaku bagi truk dan angkutan umum.
"Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi serta transformasi budaya kerja. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian melalui barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan. Tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu (1/4/2026).
Pada kesempatan sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena pemerintah menjamin tercukupinya kebutuhan energi.
"Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak," ujarnya.
Pemerintah juga memutuskan belum ada penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.
"Kami menyampaikan bahwa pemerintah, atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, tidak ada penyesuaian harga, naik maupun turun," ucap Bahlil.
Pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan.
"Presiden selalu memperhatikan kepentingan rakyat, terutama saudara-saudara kita yang kurang mampu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik," tambah Bahlil.
Selain mengajak masyarakat bijak dalam penggunaan BBM, pemerintah juga menerapkan program B50, yaitu pencampuran 50 persen bahan bakar nabati (biodiesel) berbasis minyak kelapa sawit (CPO) dengan 50 persen BBM jenis solar. Kebijakan ini bertujuan mendorong kemandirian energi, mengurangi impor solar, sekaligus menekan subsidi energi.
Program B50 yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2026 diperkirakan dapat mengurangi penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter (KL).
"Pemerintah menerapkan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026. Pertamina telah siap mengimplementasikan pencampuran ini, yang berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta KL. Dalam enam bulan juga diperkirakan ada penghematan subsidi biodiesel senilai Rp48 triliun," papar Airlangga.
Bahlil menambahkan, pelaksanaan program B50 membuat Indonesia tak perlu lagi mengimpor BBM jenis solar. Bahkan, negara diperkirakan akan surplus solar karena Pertamina meningkatkan kapasitas pengolahan kilang di dalam negeri.
"Dengan implementasi B50, insyaAllah tahun ini kita akan mengalami surplus solar. Ini menjadi kabar baik setelah RDMP di Kalimantan Timur (Balikpapan) beroperasi," tutup Bahlil.
(Feby Novalius)