Pemerintah Pangkas Impor Aspal hingga 26 Persen Mulai 2026

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya akan mengurangi impor aspal hingga 26 persen mulai 2026. Penggunaan aspal buatan dalam negeri, aspal Buton, akan diutamakan sebagai material konstruksi. 

Menteri Dody menjelaskan, saat ini permintaan aspal dalam negeri masih di dominasi produk impor, sekitar 78 persen. Sementara aspal Buton baru 4 persen digunakan, dan sisanya berasal dari aspal minyak lokal sekitar 18 persen.

Ia menargetkan, penggunaan aspal Buton pada tahun ini meningkat dari 4 persen menjadi tembus 30 persen. Sementara penggunaan aspal impor dikurangi menjadi 52 persen, dan kontraktor akan diwajibkan untuk menggunakan aspal lokal. 

"Kalau dibandingkan dengan impor selalu mudah dan, tadi disebut mafia, harus diakui karena mudah, hari ini Presiden komitmen baru bagaimana harus lebih memanfaatkan apa yang kita punya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Kamis (2/4/2026). 

Menteri Dody mengaku kebijakan pemangkasan impor aspal ini akan berdampak langsung pada penghematan devisa negara mencapai Rp4,08 triliun per tahun. Selain itu, penambahan pemasukan pajak domestik sebesar Rp1,6 triliun per tahun. 

"Selain itu kebijakan ini juga mendorong pengembangan industri pengolahan aspal Buton," tambahnya. 

Dody menegaskan, kebijakan pengurangan impor aspal dilatarbelakangi kondisi global yang tengah bergejolak. Ia mengutip pernyataan Prabowo Subianto mengenai dinamika geopolitik dunia yang memicu lonjakan harga energi serta gangguan pasokan global.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada sektor infrastruktur, khususnya terhadap harga material strategis seperti aspal. Fluktuasi harga minyak dunia dinilai meningkatkan risiko biaya pembangunan yang tidak terkendali.