Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pembebasan PBB-P2 100 Persen, Begini Ketentuannya

Dengan ketentuan tersebut, wajib pajak perlu mengecek kembali data objek pajaknya. Apabila memiliki lebih dari satu rumah tapak atau rumah susun, sistem akan memperhitungkan objek mana yang memenuhi syarat dan memiliki NJOP tertinggi untuk memperoleh pembebasan.

Selain batas NJOP dan jenis objek pajak, hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah validasi Nomor Induk Kependudukan atau NIK. Wajib pajak perlu memastikan bahwa NIK telah tervalidasi dalam sistem Pajak Online.

Validasi NIK diperlukan agar data wajib pajak dapat terhubung dengan benar dalam proses pemberian insentif. Jika NIK belum tervalidasi, ketetapan PBB-P2 masih dapat muncul sebagai tagihan berbayar meskipun objek pajak sebenarnya memenuhi kriteria pembebasan.

- Contoh Pembebasan PBB-P2

Sebagai contoh, apabila seorang wajib pajak memiliki rumah tapak dengan NJOP Rp1,5 miliar dan rumah susun dengan NJOP Rp600 juta, maka pembebasan hanya diberikan untuk satu objek pajak, yaitu rumah tapak dengan NJOP Rp1,5 miliar. Namun, pembebasan tersebut baru dapat diberikan apabila NIK wajib pajak telah tervalidasi di sistem Pajak Online.

Sebaliknya, jika wajib pajak memiliki rumah susun dengan NJOP di atas Rp650 juta atau rumah tapak dengan NJOP di atas Rp2 miliar, maka objek tersebut tidak termasuk dalam kriteria pembebasan pokok PBB-P2 100 persen. Begitu pula apabila objek pajak bukan merupakan rumah tapak atau rumah susun milik wajib pajak orang pribadi.