BI Disarankan Naikkan Suku Bunga Jadi 5 persen Imbas Rupiah Melemah ke Rp17.700

Pada penutupan perdagangan Selasa (19/5/2026), mata uang RI kembali melemah 38 poin atau merosot 0,22 persen ke level Rp17.706 per Dolar AS dari sesi sebelumnya di Rp17.668 per Dolar AS.

Secara akumulatif sejak awal tahun (year-to-date/ytd), Rupiah sudah anjlok 6,21 persen terhadap Dolar AS, menjadikannya salah satu mata uang dengan performa terburuk di kelompok negara berkembang (emerging markets), dengan posisi yang hanya sedikit lebih baik dari Lira Turki dan Rupee India.

Lebih lanjut, Riefky menggarisbawahi bahwa hulu persoalan jebloknya mata uang lokal tidak bisa lagi sepenuhnya dilemparkan pada faktor global seperti penguatan indeks Dolar AS semata.

Faktor kerentanan dari dalam negeri dinilai ikut andil besar dalam memicu aksi jual investor asing.

Parlemen dan pasar menyoroti kekhawatiran terkait sustainabilitas fiskal jangka panjang. Hal ini dipicu oleh masih rendahnya rasio perpajakan (tax ratio), beban belanja program populis baru yang gemuk pada APBN, hingga potensi risiko kewajiban kontinjensi (contingent liability) yang membayangi pembentukan Danantara Indonesia.

Sentimen negatif investor juga diperparah oleh ketidakpastian arah kebijakan, indikasi menguatnya dominasi negara dalam roda ekonomi, hingga isu sensitif mengenai independensi bank sentral.

“Meski faktor eksternal tidak diragukan turut berperan dalam pelemahan rupiah sebagaimana dialami mata uang negara berkembang lainnya, faktor domestik juga memberikan kontribusi besar terhadap memburuknya nilai tukar Indonesia,” paparnya.

Dari sisi stabilitas harga, LPEM FEB UI melihat rapor inflasi domestik sebenarnya masih berada dalam koridor aman. Inflasi tahunan pada April 2026 tercatat melandai ke level 2,42 persen, turun signifikan dari bulan Maret 2026 yang sempat menyentuh 3,48 persen. Angka ini masih berada di dalam rentang target BI sebesar 1,5 persen sampai 3,5 persen.

Riefky menilai terjaganya angka inflasi ini tidak lepas dari bantalan subsidi energi yang tetap dipertahankan pemerintah, meskipun peta geopolitik Timur Tengah antara Iran-AS bergejolak dan mengerek harga minyak mentah dunia.

“Ketika negara lain mengalami lonjakan inflasi, Indonesia diuntungkan oleh keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Riefky.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar otoritas tidak terlena, sebab tekanan harga yang riil belum sepenuhnya keluar ke permukaan lantaran sebagian produsen manufaktur masih menahan beban kenaikan biaya input dan belum membebankannya langsung kepada konsumen akhir.

Atas dasar pertimbangan risiko tersebut, penguatan nilai tukar harus ditempatkan sebagai skala prioritas utama bank sentral saat ini, sekalipun penaikan suku bunga acuan tersebut nantinya harus mengorbankan laju pertumbuhan kredit perbankan yang per Maret 2026 kemarin tumbuh di level 8,93 persen secara tahunan.

“Karena itu, kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin dinilai layak dalam kondisi saat ini,” pungkas Riefky.

(Taufik Fajar)