MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat laju pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal I-2026. Dinamika ini secara langsung dipengaruhi oleh pergerakan posisi utang di sektor publik maupun swasta.
“Posisi ULN Indonesia pada triwulan I-2026 tercatat sebesar 433,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 0,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2025 sebesar 1,9 persen,” papar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, Jumat (22/5/2026).
Di sektor publik, laju utang pemerintah juga menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih lambat. Posisi ULN pemerintah pada kuartal I-2026 tercatat sebesar 214,7 miliar dolar AS, atau tumbuh 3,8 persen (year-on-year/yoy), turun dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,5 persen (yoy).
Perkembangan tersebut didorong oleh masuknya aliran modal asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik.
Pemerintah, dikatakan Ramdan, senantiasa memastikan pengelolaan kewajiban luar negeri sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya diarahkan untuk menyokong program belanja prioritas sekaligus menjaga momentum laju perekonomian nasional.
Bila dirinci, aliran dana utang pemerintah didistribusikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22,1 persen; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,2 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,5 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen. Profil utang pemerintah ini dinilai aman karena didominasi oleh pinjaman jangka panjang dengan porsi mencapai 99,99 persen.
Sementara itu, tren di sektor swasta justru mencatatkan penurunan beban utang secara tahunan sebesar 1,8 persen (yoy). Posisi ULN swasta pada awal tahun menyusut menjadi 191,4 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan catatan kuartal akhir 2025 yang mencapai 194,2 miliar dolar AS.
Penyusutan ini bersumber dari turunnya pinjaman pada kelompok lembaga keuangan (financial corporations) sebesar 3,6 persen (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) sebesar 1,3 persen (yoy).
Empat sektor utama tercatat mendominasi hingga 80,4 persen dari keseluruhan utang swasta, yakni sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Sama halnya dengan instrumen pemerintah, struktur utang swasta turut ditopang oleh kewajiban jangka panjang dengan pangsa sebesar 76,6 persen.
Menilik kondisi secara keseluruhan, struktur kewajiban luar negeri Indonesia dipastikan masih tetap sehat berkat konsistensi penerapan prinsip kehati-hatian. Indikator kesehatan tersebut tercermin dari menurunnya rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 29,5 persen, serta tingginya dominasi pinjaman jangka panjang yang memegang porsi hingga 85,4 persen dari total keseluruhan utang.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dan upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” urai Ramdan.
(Feby Novalius)