Purbaya menambahkan bahwa nominal penyesuaian tersebut masih berpotensi bergerak dinamis ke depan seiring proses kalkulasi yang terus berjalan.
“268 triliun untuk sementara. Angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut, masih dihitung,” paparnya merujuk pada transkrip evaluasi anggaran.
Purbaya menegaskan bahwa langkah efisiensi ini sekaligus menjadi jawaban pemerintah atas berbagai masukan dan evaluasi dari publik serta para pengamat ekonomi. Pemerintah disebut terbuka terhadap ruang perbaikan mutu program tersebut.
“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Kita sedang, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang. Jadi bukan imun terhadap masukan,” kata Purbaya.
Kendati kebijakan pemangkasan anggaran lanjutan masih digodok, Kementerian Keuangan menjamin proses rasionalisasi biaya ini tidak akan mengorbankan kualitas konsumsi nutrisi maupun target jumlah anak sekolah yang menerima manfaat.
Fokus utama reformasi ini menyasar kebocoran operasional dan optimalisasi manajemen distribusi.
“Cuma Bapak itu, Bapak kita itu Pak Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” ungkap Purbaya.
Meskipun berada dalam fase pengetatan anggaran, Purbaya memastikan implementasi program di lapangan tetap berjalan dan sesuai koridor teknis.
Dengan realisasi belanja yang telah menyentuh Rp75 triliun per akhir April 2026, ekosistem penyaluran makanan bergizi ini telah menjangkau hingga 61,96 juta jiwa penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kelancaran distribusi logistik dan pemenuhan porsi makanan tersebut saat ini disokong oleh jaringan operasional yang terintegrasi di bawah kendali 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
(Taufik Fajar)