Harga Pertamax Rp16.250, Benarkah Masih di Bawah Keekonomian?

JAKARTA - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green dinilai sebagai langkah yang wajar karena mengikuti mekanisme pasar. Namun, kebijakan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan daya beli publik.

Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan harga BBM nonsubsidi pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika harga energi global. Produk seperti Pertamax dan Pertamax Green mengikuti formula harga yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 Tahun 2022. Karena itu, pergerakan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, hingga biaya distribusi energi akan memengaruhi harga jual kepada konsumen.

“Penyesuaian harga Pertamax merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pasar yang berlaku. Apalagi saat ini kondisi geopolitik global masih memengaruhi rantai pasok energi serta biaya pengadaan minyak mentah maupun BBM yang sebagian masih diimpor Indonesia,” ujar Sofyano, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dunia telah meningkatkan ketidakpastian pasokan energi dan memunculkan tambahan biaya dalam proses bisnis sektor migas, mulai dari hulu hingga hilir. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada struktur biaya yang harus ditanggung badan usaha penyedia BBM.

Meski demikian, Sofyano menilai pemerintah dan Pertamina masih menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Hal itu terlihat dari harga Pertamax dan Pertamax Green yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan harga keekonomian atau harga pasar yang sebenarnya.

“Jika mengacu sepenuhnya pada perkembangan pasar energi internasional, seharusnya harga bisa berada pada level yang lebih tinggi. Fakta bahwa harga saat ini masih berada di bawah harga keekonomian menunjukkan adanya upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi,” katanya.

Sofyano juga mengingatkan bahwa menjaga keberlanjutan sektor energi nasional merupakan hal penting. Menurutnya, apabila harga energi dalam jangka panjang tidak disesuaikan dengan kondisi pasar, akan muncul tekanan terhadap kesehatan keuangan badan usaha energi dan berpotensi menghambat investasi yang dibutuhkan untuk menjamin ketahanan energi nasional.