Masyarakat Dapat Rp5,4 Juta, Luhut: Kalau Diberi Bansos Terus Akan Malas

JAKARTA - Pemerintah mempercepat reformasi birokrasi melalui akselerasi transformasi digital nasional yang ditopang oleh teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). 

Langkah ini dinilai memiliki urgensi sekaligus peluang yang sangat besar bagi Indonesia, terutama mengingat proyeksi jumlah populasi penduduk yang akan mendekati angka 300 juta jiwa pada tahun depan.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi bahwa integrasi data berskala besar telah berhasil dilakukan. 

Terhitung sejak 1 Juni 2026, data strategis dari delapan kementerian dan lembaga negara untuk pertama kalinya berhasil dikonsolidasikan secara utuh ke dalam satu ekosistem digital yang ditenagai oleh teknologi AI.

DEN juga telah melaporkan perkembangan mutakhir ini kepada Presiden Prabowo Subianto, di mana sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) yang dialokasikan untuk digitalisasi program bantuan sosial (bansos) kini telah saling terhubung.

“Saya bilang kepada Presiden bahwa ini akan menciptakan pemerintahan berbasis digital dan AI, mungkin yang terbaik di dunia. China mungkin lebih advance, tetapi untuk negara berpenduduk 300 juta orang, belum ada yang mengalahkan kita,” ujar Luhut dalam forum Indonesia Ethical AI Summit KAGAMA, Rabu (17/6/2026).

Luhut merinci, sejumlah platform digital utama milik pemerintah saat ini telah melebur ke dalam satu ekosistem interkoneksi yang sama. Beberapa layanan strategis yang kini sudah terhubung meliputi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial), OSS (Online Single Submission), Inaproc e-Katalog, Simbara-Coretax, dan INAku.

Penyatuan berbagai platform tersebut diyakini akan mendongkrak efisiensi operasional penyelenggaraan berbagai program strategis negara secara masif, meminimalkan potensi tumpang tindih anggaran, serta memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Di sektor riil, ketepatan data berbasis AI ini akan dimanfaatkan pemerintah untuk mengubah pola pemberian bantuan agar lebih produktif. 

Penataan basis data yang terintegrasi memungkinkan pemerintah untuk memetakan profil penerima manfaat secara detail, yang kemudian dapat diinkubasi menjadi pelaku usaha mandiri dan didukung oleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Misalnya untuk bansos, kalau on-target nanti kita berikan subsidi tunai sekitar Rp5,4 juta. Tapi kalau kita berikan bansos terus-menerus, masyarakat akan malas. Jadi dengan data yang ada, penerima bansos bisa dikelompokkan menjadi UMKM baru, diberikan KUR, dan pada akhirnya naik kelas,” jelas Luhut.