Kenaikan Harga LNG Ancam Daya Saing Industri dan Nasib Pekerja

Kondisi ini membuat kesenjangan antara pasokan gas pipa dan kebutuhan industri semakin melebar, sehingga LNG menjadi salah satu alternatif pasokan untuk menjaga kontinuitas suplai energi bagi pelanggan industri.

“Ketika pasokan gas pipa menurun, sementara kebutuhan industri tetap tinggi, maka harus ada sumber alternatif agar kegiatan produksi tidak terganggu. LNG menjadi salah satu opsi untuk menutup kekurangan pasokan tersebut. Namun, harus dipahami bahwa LNG memiliki struktur biaya yang lebih tinggi dibandingkan gas pipa karena rantai pasoknya jauh lebih panjang dan kompleks dan perapan formula harga yang merujuk pada harga Indonesia Crude Price atau referensi harga pasar lainnya,” jelas Abra.

Menurut Abra, rantai pasok LNG setidaknya melalui enam tahapan, mulai dari produksi hulu, pencairan atau liquefaction, pengapalan, penyimpanan dan regasifikasi, transmisi, hingga distribusi. Sementara gas pipa konvensional umumnya hanya melalui tiga tahapan utama, yaitu produksi hulu, transmisi, dan distribusi. Perbedaan struktur rantai pasok tersebut membuat harga LNG secara alamiah lebih tinggi dibandingkan gas pipa.

“Gas pipa dan LNG tidak bisa dibandingkan secara apple to apple. Gas pipa memiliki rantai pasok yang lebih pendek, sedangkan LNG membutuhkan proses tambahan mulai dari pencairan, pengangkutan dengan kapal, penyimpanan, regasifikasi, hingga penyaluran ke pelanggan. Jadi ketika harga LNG lebih tinggi dari gas pipa, itu merupakan konsekuensi dari struktur biaya dan kompleksitas rantai pasoknya,” tegas Abra.

Meski demikian, Abra menekankan bahwa dampak kenaikan harga LNG terhadap industri tetap perlu menjadi perhatian serius. Kenaikan biaya energi dapat menekan struktur biaya produksi, menurunkan utilisasi pabrik, memperlemah daya saing industri, hingga berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja. Karena itu, pemerintah perlu segera hadir untuk merumuskan solusi yang menjaga keandalan pasokan sekaligus menjaga daya tahan industri.

“Kita tidak boleh menutup mata bahwa kenaikan harga gas, terutama bagi industri yang menggunakan LNG atau gas non-HGBT, dapat menekan biaya produksi. Pada industri tertentu, tekanan ini bisa berdampak terhadap utilisasi pabrik, arus kas, daya saing, bahkan risiko PHK. Maka mitigasi terhadap industri dan tenaga kerja harus menjadi prioritas, tetapi solusinya jangan sampai menciptakan tekanan baru bagi rantai pasok gas nasional,” ujar Abra.

Abra menilai, posisi badan usaha penyalur gas juga perlu dipahami secara adil. Sebagai pelaku midstream dan niaga gas, ruang geraknya dalam menetapkan harga tidak sepenuhnya fleksibel karena komponen harga gas, alokasi, biaya infrastruktur, serta margin niaga berada dalam koridor regulasi pemerintah. Dengan demikian, kenaikan harga LNG di tingkat konsumen sangat dipengaruhi oleh biaya perolehan dari pemasok, parameter harga energi global seperti ICP, JCC, dan JKM, nilai tukar rupiah, serta biaya rantai pasok LNG.

“Dalam struktur harga gas hilir, pelaku midstream tidak memiliki ruang fleksibilitas tanpa batas. Harga jual gas hilir sudah memiliki formula, biaya infrastruktur diatur, dan biaya niaga juga dibatasi. Karena itu, apabila harga LNG di hulu naik akibat perubahan ICP, JCC, JKM, atau kurs rupiah, tekanan tersebut pada akhirnya akan masuk ke struktur harga. Jika seluruh tekanan dipaksa ditahan di hilir, maka yang terganggu adalah kesehatan keuangan badan usaha yang selama ini menjaga keandalan distribusi gas nasional,” kata Abra.

Abra menambahkan, penyesuaian harga LNG juga bukan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia, melainkan bagian dari tekanan regional dan global. Bahkan, harga LNG untuk industri di Indonesia setelah penyesuaian masih relatif kompetitif dibandingkan beberapa negara lain di kawasan. Berdasarkan sejumlah data pasar yang berkembang, harga LNG Indonesia berada di kisaran US$21–25/MMBTU, sementara harga LNG industri di beberapa negara Asia Tenggara berada pada kisaran yang lebih tinggi.

“Artinya, kita perlu hati-hati dalam merespon isu ini. Harga LNG Indonesia memang naik dan itu berat bagi industri, tetapi secara regional masih relatif kompetitif. Persoalannya bukan sekadar apakah harga naik atau tidak, melainkan bagaimana pemerintah mendesain skema transisi dan mitigasi agar industri tidak terguncang, tanpa mengganggu kesinambungan penyediaan gas nasional,” jelas Abra.

Karena itu, Abra mendorong pemerintah mencari jalan keluar yang adil bagi seluruh rantai nilai gas, mulai dari produsen hulu, penyedia infrastruktur, agregator gas nasional, pelaku midstream, hingga industri pengguna akhir. Menurutnya, solusi tidak boleh hanya berupa penekanan harga di hilir, tetapi harus menyentuh akar persoalan, yakni keterbatasan pasokan gas pipa, kenaikan harga LNG hulu, prioritas alokasi domestik, serta belum terintegrasinya infrastruktur gas nasional.

“Solusi yang paling sehat adalah win-win solution. Industri perlu mendapatkan harga energi yang lebih terjangkau dan pasokan yang lebih pasti, tetapi badan usaha penyalur gas juga tidak boleh dipaksa menanggung beban yang bukan berasal dari inefisiensi internalnya. Pemerintah harus masuk dari sisi hulu, alokasi pasokan gas, fiskal, infrastruktur, dan tata kelola HGBT,” ujar Abra.

(Taufik Fajar)