Bantah Tahan Restitusi Pajak, Purbaya Sebut Ada Kongkalikong Oknum di Lapangan

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis keras isu yang menyebut pemerintah sengaja menahan atau mempersulit pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) milik wajib pajak.

Purbaya menegaskan bahwa volume anggaran pengembalian pajak yang digelontorkan negara sepanjang periode tahun ini justru mencatatkan lonjakan drastis dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"Itu sebetulnya nggak betul (pencairan restitusi ditahan) karena restitusi yang keluar dari kita sekarang sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu dalam periode yang sama. Harusnya mereka terima duit lebih banyak," tegas Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menjelaskan, realisasi pencairan klaim pengembalian kas pajak dalam empat bulan pertama tahun ini saja sudah menyentuh angka Rp160 triliun. Angka kuantum tersebut setara dengan akumulasi pencairan restitusi selama sembilan bulan penuh pada tahun lalu.

Jika dihitung secara matematis dengan tren rata-rata berkala, total restitusi tahun ini diproyeksikan mampu menembus Rp500 triliun, melompati realisasi setahun penuh (full year) tahun lalu yang tertahan di angka Rp360 triliun. Dengan melimpahnya kucuran dana tersebut, bendahara negara menilai secara logika tidak seharusnya muncul keluhan birokrasi di luar, terkecuali ada manipulasi dari internal.

"Empat bulan itu sudah keluar Rp 160 triliun. Tahun lalu itu, 9 bulan Rp 160 triliun. Kalau dikalikan sama 4 bulan kali lain itu Rp 500 triliun. Tahun lalu, full year keluar Rp 360 triliun. Dengan angka itu nggak mungkin ada keluhan. Berarti orang pajak sendiri yang main," ungkap Purbaya.

Purbaya mencurigai adanya taktik terstruktur dari oknum aparat perpajakan yang sengaja memperlambat proses administrasi pengusaha di lapangan demi menciptakan kesan seolah-olah pemerintah tengah seret likuiditas.