Tata Kelola BUMN Energi Perlu Diperkuat untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor

Sofyano berharap penguatan tata kelola tidak berhenti pada satu perkara saja. Apabila terdapat dugaan penyimpangan lain di sektor energi yang berpotensi merugikan negara, proses penanganannya perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang memadai.

"Saya berharap apabila terdapat indikasi penyimpangan yang merugikan negara, seluruh proses tersebut diusut secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang kuat," katanya.

Menurut Sofyano, manfaat utama dari pengungkapan perkara seperti ini tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga memberikan efek jera bagi seluruh pelaku usaha dan pengelola BUMN agar menjalankan bisnis sesuai prinsip tata kelola yang baik.

"Ketika aparat penegak hukum menunjukkan keberanian membongkar praktik yang telah berlangsung bertahun-tahun, seluruh pelaku usaha maupun pejabat BUMN akan berpikir berkali-kali untuk melakukan penyimpangan. Dampak akhirnya adalah perbaikan tata kelola sektor energi," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola perusahaan (good corporate governance atau GCG) juga diyakini dapat meningkatkan disiplin manajemen risiko, memperbaiki sistem pengawasan internal, melindungi aset negara, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.