Rupiah Kembali Tertekan di Rp18.014, Ketidakpastian Geopolitik dan Beban Fiskal Membayangi

"Alasan lain yang perlu dipertimbangkan adalah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun telah naik 5,5 basis poin menjadi 4,525%," tutur Ibrahim.

Dari sisi domestik, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I-2026 juga memberikan sentimen negatif bagi pergerakan mata uang. APBN mencatat defisit sebesar Rp196,5 triliun, di mana pelemahan nilai tukar mempercepat kenaikan belanja dibandingkan penerimaan, sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Meski demikian, Ibrahim mencatat bahwa Bank Indonesia masih memiliki amunisi untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 meningkat menjadi US$145,6 miliar yang ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa.

"BI menjelaskan kenaikan cadangan devisa tersebut ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa di tengah pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh bank sentral untuk merespons tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global," tutur Ibrahim.

Pihak otoritas moneter mengklaim posisi cadangan devisa tersebut masih aman untuk menjaga ketahanan sektor eksternal. Bahkan, angka tersebut dinilai setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional.

"Cadangan devisa saat ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tambah Ibrahim merujuk pada data BI.

Terkait perdagangan besok, Kamis (9/7/2026), Ibrahim memprediksi rupiah masih akan bergerak dalam rentang fluktuatif cenderung lemah. Pasar tampaknya masih akan mencerna berbagai sentimen global, terutama pasca rilis notulen rapat FOMC.

"Sedangkan untuk perdagangan besok (9/7/2026), mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp18.010–Rp18.060," kata Ibrahim.

(Taufik Fajar)