Adapun Terminal Kijing dibangun sebagai pelabuhan internasional utama di Kalimantan Barat untuk memperkuat kegiatan ekspor-impor, meningkatkan daya saing ekonomi wilayah, serta menekan biaya logistik di Pulau Kalimantan.
Namun demikian, Sofyano menilai ketiga pelabuhan tersebut hingga kini belum mampu beroperasi secara optimal sesuai target awal pembangunan.
“Masalah utamanya bukan karena kualitas pelabuhannya, tetapi karena pemerintah selama ini membangun pelabuhan tanpa memastikan seluruh ekosistem pendukungnya siap secara bersamaan,” katanya.
Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari keterbatasan akses jalan dan rel kereta api, belum berkembangnya kawasan industri di sekitar pelabuhan, rendahnya volume muatan, lemahnya integrasi dengan sistem logistik nasional, hingga belum adanya kebijakan yang mampu mendorong pelaku usaha memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan baru tersebut.
Menurut Sofyano, kondisi tersebut tidak tepat apabila seluruh beban keberhasilan pelabuhan hanya dibebankan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo maupun PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI).
“Pelindo maupun PPI hanyalah operator dan pengelola. Mereka tidak memiliki kewenangan membangun jalan nasional, menetapkan kawasan industri, memberikan insentif fiskal, ataupun mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian. Karena itu, persoalan ini merupakan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya BUMN pengelola pelabuhan,” tegasnya.