Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih terintegrasi melalui koordinasi langsung Presiden agar seluruh kementerian dan lembaga bergerak dalam satu komando.
Lebih lanjut, Sofyano mengusulkan agar pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional.
“Danantara memiliki kapasitas sebagai pengelola investasi strategis negara sehingga dapat menjadi orkestrator dalam mengintegrasikan pembiayaan, pembangunan kawasan industri, jaringan logistik, konektivitas jalan, rel kereta api, hingga pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan,” ujarnya.
Menurutnya, apabila diperlukan, pemerintah juga dapat membentuk atau menunjuk satu BUMN khusus sebagai lead integrator yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh proyek pendukung sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh lagi hanya diukur dari panjang dermaga atau besarnya investasi yang telah dikeluarkan, tetapi harus diukur dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di era Presiden Prabowo, infrastruktur harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat,” kata Sofyano Zakaria.
(Feby Novalius)