Meski demikian, ia menilai penerbitan obligasi daerah tidak akan menjadi persoalan apabila kondisi keuangan daerah dalam kondisi kuat.
"Kalau kredibel sama DKI, uangnya banyak sebenarnya enggak bahaya. Cuma jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya enggak kepakai banyak, buat apa? Tapi saya enggak tahu. Nanti saya cek dengan mereka ya," kata Purbaya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana penerbitan obligasi daerah tersebut merupakan yang pertama di Indonesia. Menurutnya, langkah itu dilakukan sebagai instrumen pembiayaan baru untuk memperkuat pengelolaan APBD agar lebih sehat.
"Kenapa Rp3,5 triliun? Sebenarnya size-nya Jakarta itu memang jauh lebih besar dari itu. Tapi kan kita tahu bahwa ini adalah pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini. Dan kalau ini berhasil menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa dicontoh di daerah-daerah lain," kata Pramono dalam konferensi pers APBD Kuartal II 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Pramono menjelaskan, nilai obligasi tersebut dipilih meski APBD DKI Jakarta 2026 mencapai sekitar Rp81,32 triliun karena penerbitan obligasi daerah ini merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.