MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
Dia menjelaskan, pada tambang bawah tanah seperti DPM, perhatian utama bukan lagi pada keberadaan tailing dump atau bukaan tambang di permukaan, melainkan pada pengelolaan air tanah. Salah satu perubahan terbesar dalam dokumen lingkungan DPM, lanjut Irwan, adalah keputusan mengubah sistem pembuangan tailing menjadi sistem backfill.
Menurutnya, langkah tersebut memberikan manfaat besar dalam mengurangi potensi terbentuknya air asam tambang.
"Perubahan yang signifikan adalah mengonversi sistem dari tailing dump menjadi backfill. Selain itu, DPM juga berhasil me-recover sekitar 32 persen sulfur. Kalau sulfur itu tidak diambil, sebenarnya menjadi potensi pembentukan air asam tambang," jelas Irwan.
Meski demikian masih terdapat sekitar tujuh persen kandungan sulfur yang tersisa. Untuk mencegah terjadinya oksidasi yang dapat memicu terbentuknya air asam tambang, material tersebut kemudian dicampur dengan semen dan kapur (lime) sebelum ditempatkan kembali ke dalam terowongan tambang.
Menurut Irwan tren industri pertambangan global juga mulai meninggalkan penggunaan tailing dump konvensional setelah sejumlah kegagalan bendungan tailing di berbagai negara.
Banyak perusahaan kini beralih ke teknologi dry stack tailing maupun sistem backfill karena dinilai lebih aman dan memiliki jejak lahan yang lebih kecil. Memang ada biaya dan teknologi tambahan, tetapi footprint areanya jauh lebih kecil. Perubahan teknologi tersebut sebagai peralihan dari sistem lama menuju sistem yang lebih efisien.
Sementara itu, PT Dairi Prima Mineral (DPM) memastikan proyek tambang bawah tanah timah hitam (Pb) dan seng (Zn) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, telah mengantongi persetujuan revisi studi kelayakan dan adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada 2026.
Perseroan kini bersiap mengembangkan deposit Anjing Hitam dengan kapasitas pengolahan mencapai 1 juta ton bijih per tahun.
Technical Manager DPM Widianto menjelaskan perjalanan perizinan proyek tersebut telah berlangsung hampir tiga dekade sejak Kontrak Karya ditandatangani pada 1998 sampai 2002 ditemukan endapan timah hitam dan seng dengan kadar yang cukup signifikan.
"Di mana prospek yang ditemukan tersebut dinamakan prospek anjing hitam," kata Widianto.
Dia menjelaskan, studi kelayakan pertama disusun pada 2004 dan AMDAL disahkan Bupati Dairi pada 2005. Selanjutnya perusahaan memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 53,11 hektare pada 2012, sebelum dilakukan revisi studi kelayakan pada 2015 akibat perubahan lokasi portal, Tailing Storage Facility (TSF), dan gudang bahan peledak.
Menurut Widianto, pada 2022 pemerintah menyetujui adendum AMDAL yang mengakomodasi tiga perubahan tersebut. Namun, pada 2024 Mahkamah Agung memenangkan gugatan kelompok masyarakat terhadap persetujuan adendum AMDAL, sehingga Menteri Lingkungan Hidup menjalankan putusan MA dengan mencabut persetujuan tersebut pada 2025. IPPKH seluas 53,11 hektare, Kontrak Karya juga tetap berlaku hingga 29 Desember 2047.
Sementara itu, berdasarkan kajian terbaru yang menjadi dasar revisi studi kelayakan, DPM memiliki dua prospek utama yakni Anjing Hitam dan Lae Jehe.
"Untuk sumber daya Prospek Anjing Hitam kami mendapatkan tonase 8,5 juta ton dengan kadar seng 13,8 persen dan kadar timah hitam 7,9 persen. Sedangkan Prospek Lae Jehe memiliki sumber daya 27,9 juta ton dengan kadar seng sekitar 6 persen dan timah hitam 3,7 persen," jelas Widianto.
Dari hasil konversi sumber daya menjadi cadangan, Prospek Anjing Hitam memiliki cadangan 7,7 juta ton dengan kadar seng 12,5 persen dan timah hitam 7,3 persen. Sementara Prospek Lae Jehe memiliki cadangan sekitar 10 juta ton dengan kadar seng 6,4 persen dan timah hitam 3,8 persen.
"Untuk tahap awal kami akan mengembangkan Prospek Anjing Hitam terlebih dahulu, sedangkan Lae Jehe masih akan dilakukan pengeboran lanjutan untuk memperoleh data kadar mineral yang lebih detail," ujarnya.