MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan di balik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh dari konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Pengambilan saham ini ditargetkan rampung pertengahan September 2026.
Menurut Purbaya, China masih tertarik untuk mengembangkan jaringan kereta cepat Whoosh yang saat ini baru sampai Bandung, akan diperpanjang sampai ke Surabaya, Jawa Timur. Pertimbangan itu yang membuat Pemerintah akhirnya mengambil alih sebagian saham Whoosh.
"Ini kan (PT PSBI) 60 persen ke kita, 40 persen masih ada China. Kita tanya di China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini, mungkin kita akan perpanjang sampai ke arah Jawa Timur sana," ungkap Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).
PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara PT PSBI dengan porsi kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang porsi kepemilikan 40 persen.
Kemenkeu melalui BUMN pembangunan dan pembiayaan, Special Mission Vehicle (SMV), akan mengambil 60 persen kepemilikan saham dari PT PSBI. SMV terdiri dari beberapa PT dan lembaga, antara lain PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), PT SMF (Sarana Multigriya Finansial), LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), serta LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Whoosh nantinya dikelola melalui unit SMV di bawah Kemenkeu, sehingga tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"SMV kan punya untung juga kan, sebagian nanti dialihkan ke situ (beli saham PSBI) keuntungannya. (Whoosh) diserahkan ke kami, KCIC kan punya kita semua nanti perusahaannya," kata Purbaya.
Purbaya menegaskan nantinya kepemilikan 60 persen saham Whoosh tersebut tidak akan lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau konsorsium PSBI, yang terdiri dari KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).
Melainkan, kepemilikan porsi 60 persen saham tersebut akan berada dalam kendali unit SMV di bawah Kemenkeu.
“Di saya, bukan (di bawah KAI),” ujar Purbaya.
Dengan skema tersebut, Purbaya menjelaskan pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan bakal ditutup dari dividen maupun keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu.
“Nggak, SMV kan punya untung juga kan, sebagian dari situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan ini, Purbaya mengungkapkan bahwa pihak China tetap berminat melanjutkan kerja sama, bahkan Kemenkeu membuka peluang perluasan rute proyek kereta cepat hingga ke Jawa Timur.
“Kan punya dia dikasih semuanya, 60 persen kasih ke kita (Kemenkeu), 40 persen ada yang lain, masih ada Tiongkok di situ kan,” ujar Purbaya.
Kesempatan berbeda, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sempat menyebutkan ada keinginan pemerintah untuk melanjutkan proyek kereta cepat ke Surabaya, Jawa Timur. Namun hal ini memang masih dalam tahap kajian, terutama terkait opsi sumber pendanaan.
Menhub mengatakan, pihaknya telah menawarkan beberapa calon investor untuk pengembangan proyek tersebut. Beberapa opsi ditawarkan, antara lain melanjutkan rute dari Bandung sampai ke Surabaya, atau membangun rute baru dari Jakarta langsung ke Surabaya dengan sistem kereta semi cepat.
"Bahwa ada keinginan untuk memperpanjang, iya, ada usulan bahwa kita melanjutkan dari Bandung sampai Surabaya, terus ada usulan semi cepat dari Jakarta ke Surabaya, tapi kita harapkan itu tidak menggunakan APBN," kata Menhub di Jakarta (10/6/2026).
(Dani Jumadil Akhir)