5 Fakta Orang Miskin dan Pengangguran di Indonesia 2026 Turun

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia turun. Data ini sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai yang 5,29 persen pada kuartal II-2026.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen. Angka ini turun 0,18 persen poin terhadap September 2025 dan menurun 0,40 persen poin terhadap Maret 2025.

Sementara, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2026.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta orang miskin dan pengangguran di Indonesia turun, Jakarta, Senin (10/8/2026).

1. Angka Kemiskinan Turun

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud mengatakan, angka kemiskinan tersebut turun dibanding kondisi September 2025 yang sebesar 8,25 persen.

"Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen, turun dibanding kondisi September 2025 yang sebesar 8,25 persen," kata Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Rabu (5/8/2026).

2. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang atau menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026.

BPS turut menyampaikan garis kemiskinan nasional yang tercatat Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. Angka ini naik 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

"Namun demikian, BPS menegaskan bahwa garis kemiskinan perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga, sebab, pada umumnya pengeluaran dilakukan secara bersama dalam satu rumah tangga seperti sewa rumah, listrik, hingga konsumsi beras," ungkap Edy.

Pada Maret 2026, rata-rata 1 rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866.

Angka ini berbeda antar provinsi, bergantung pada tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di setiap provinsi.