Porsi SBN Valas Indonesia Naik, Dinilai Risiko Pelemahan Rupiah dan Beban Utang

JAKARTA – Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 menembus Rp10.293,69 triliun, terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun (87,11 persen) dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun (12,89 persen). Dalam semester I 2026, total utang tersebut membengkak Rp655,79 triliun.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menyoroti meningkatnya porsi SBN berdenominasi valuta asing (valas) serta dampak depresiasi nilai tukar rupiah yang turut memperbesar saldo utang negara.

“Oleh karena posisi utang dinyatakan dalam rupiah, terdapat tambahan akibat pelemahan rupiah pada utang berdenominasi valuta asing (valas),” ujar Awalil Rizky dalam risetnya, Kamis (13/8/2026).

Secara rinci, pembiayaan utang APBN hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar Rp477,43 triliun untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp196,5 triliun dan pengeluaran pembiayaan investasi senilai Rp52,21 triliun. 

Namun, strategi penerbitan utang di awal (front loading) membuat pembiayaan utang jauh melampaui kebutuhan riil defisit.

“Pembiayaan utang yang jauh melampaui defisit, disebabkan kebijakan berutang terlebih dahulu (front loading) untuk keperluan bulan-bulan berikutnya,” ungkap Awalil.

Kondisi tersebut tecermin dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menyentuh Rp255,5 triliun per akhir Juni 2026. Di saat yang sama, faktor pelemahan kurs selama enam bulan pertama tahun ini menyumbang tambahan beban utang sekitar Rp154 triliun.

Berdasarkan data publikasi, SBN berdenominasi rupiah berada di posisi Rp7.118,39 triliun, sedangkan SBN berdenominasi valas mencapai Rp1.848,40 triliun.

Meskipun SBN rupiah bertambah Rp368,17 triliun dibanding posisi akhir tahun 2025, porsinya atas total SBN justru menurun dari 80,48 persen menjadi 79,39 persen.